Oleh Rihad pada hari Kamis, 26 Nov 2020 - 19:15:16 WIB
Bagikan Berita ini :

Gatot Nurmantyo Mempertanyakan Mengapa Ada Kendaraan Taktis Melewati Petamburan

tscom_news_photo_1606392916.png
Gatot Nurmantyo (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyatakan perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman untuk menurunkan baliho Habib Rizieq tidak salah, selama ada perintah dari atasan yakni panglima TNI atau presiden.

"Kita lihat saja kalau itu perintah panglima TNI atau presiden tidak bisa disalahkan pangdam. Kalau tidak perintah kita tunggu saja ada teguran atau tidak," kata Gatot dalam konferensi pers KAMI, Kamis (26/11/2020).

Selain itu, menurut dia, Pandgam Jaya bisa terlibat dalam penurunan baliho selama ada permintaan dari kepolisian dan pemerintah daerah. Namun ia pun menegaskan, jika memang ada permintaan dari kepolisian atau pemerintah daerah, TNI tidak boleh menggunakan alutsista.

"Jadi contohnya pesawat angkut boleh digunakan, kapal rumah sakit boleh digunakan, kapal angkut boleh digunakan, truck boleh digunakan," ujar dia.

"Tapi alutsista kendaran taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan karena dalam kondisi tertib sipil bukan darurat militer," ucap Gatot.

Gatot menyoroti adanya kendaraan taktis yang diturunkan. Gatot menyebut seperti momen Koopssus dengan kendaraan taktis yang melewati Petamburan. "Ada batasan yang dilakukan seorang Panglima. Singkatnya bahwa dalam memberikan bantuan itu ada aturan pelibatan satuan TNI pada masa damai. Ini adalah aturan di mana yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini sudahkah melalui prosedur aturan pelibatan. Jadi memang TNI boleh berikan bantuan kepada kepolisian RI dan pemda," ujarnya.

Gatot meminta apa yang dilakukan Mayjen Dudung itu tidak dikaitkan dengan TNI secara menyeluruh. Dia mengatakan TNI selalu bersama dengan rakyat. "Jadi saya ulangi tolong pisahkan apa yang dilakukan Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya. Termasuk juga dilakukan oleh Koopssus di Petamburan dengan menggunakan kendaraan taktis itu pun sama tidak boleh, tidak boleh gunakan kendaraan taktis dalam keadaan damai ini. Jangan seolah semua TNI. Ini perlu saya ingatkan. TNI masih seperti dulu rakyat adalah ibu kandungnya, dan TNI perlu rakyat, karena untuk mempertahankan NKRI saat terakhir adalah kebersamaan rakyat dengan TNI yang sama-sama berjuang mengamankan bangsa ini bersama," kata Gatot.

Tidak Memusuhi FPI

Gatot Nurmantyo mengatakan TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. "Apapun keputusannya TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya, FPI maupun Habib Rizieq mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum, bukan ada keputusan, kecuali disampaikan FPI ekstrim kanan yang dilarang di Indonesia, nah, itu baru bermusuhan. Kalau tidak, tidak ada alasan. Jangan membawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser," kata Gatot.

tag: #gatot-nurmantyo  #habib-rizieq  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
TStrending
#1
Berita

23 Lansia Meninggal Setelah Divaksin Buatan Pfizer

Oleh
pada hari Sabtu, 16 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Setidaknya 23 orang Norwegia meninggal setelah menerima suntikan vaksin Covid-19 buatan Pfizer/BioNTech. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak berwenang pada hari Kamis ...
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Efikasi Sinovac 65,3 Persen, Apa Artinya? Inilah Penjelasan IDI

Oleh Rihad
pada hari Minggu, 17 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Masih terdapat masyarakat yang ragu disuntik vaksin Sinovac. Sebab, berdasarkan uji klinis di Bandung, vaksin Sinovac memiliki efikasi atau tingkat kemanjuran ...
Berita

Pemerintah Diminta Jangan Tebang Pilih dalam Menegakkan Protokoler Kesehatan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyoroti efektifitas langkah Pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19. Pasalnya, jumlah kasus harian ...