JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR, Anis Byarwati, meminta Bank Indonesia memberikan bantuan program pendidikan formal dan informal terkait ekonomi dan peningkatan SDM. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM sehingga mampu bertahan dan memilki daya saing yang tinggi dalam skala negeri maupun internasional.

"Penting bagi kita semua untuk fokus kepada UMKM agar mampu bertahan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir," kata Anis dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12/2020).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Bidang ekonomi dan Keuangan ini mengatakan, seiring dengan banyaknya UMKM yang baru tumbuh di berbagai wilayah, terutama dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, sebagian besarnya adalah usaha mikro dan ultra mikro, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses lembaga perbankan.

"Pemerintah mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BI mengeluarkan permodalan, yang seluruhnya melalui perbankan. Maka, perlu adanya solusi tepat yang dihadirkan oleh pemerintah dan BI dalam hal ini,” katanya.

Terkait digitalisasi UMKM, menurut Anis, belum banyak UMKM yang masuk platform digital. Ia mengutip data Kementrian Koperasi yang menunjukkan, dari 64 juta UMKM, yang masuk platform digital baru sekitar 8 juta atau sekitar 13 persen. "Sehingga digital UMKM, menurut saya tidak bisa terburu-buru, menjangkau akses perbankan saja mereka masih kesulitan, apalagi digitalisasi," ujarnya.

Dia mengimbuhkan bahwa UMKM tidak bisa dipisahkan dengan SDM. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata SDM UMKM adalah lulusan SD dan SMP. Latar belakang dan kapasitas SDM inilah yang membuat UMKM saat ini sulit berkembang..

"Sedangkan 99,9 persen UMKM kita menopang ekonomi nasional dan korporasi hanya 0,01 persen, tapi kalau kapasitas SDM-nya masih rendah, tentu akan sulit mendongkrak UMKM berkontribusi pada perekonomian nasional," kata Anis.