Oleh Bachtiar pada hari Kamis, 31 Des 2020 - 16:27:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Evaluasi Akhir Tahun, Anggota Komisi VI FPKS ini Soroti Sejumlah Kebijakan Pemerintah

tscom_news_photo_1609406852.jpg
Amin Ak Politikus PKS (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Jelang pergantian tahun, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Amin Ak memberikan sejumlah catatan kritis terhadap sejumlah mitra kerjanya di Komisi VI.

Sektor Perdagangan

Politikus PKS ini mengungkapkan, sepanjang tahun 2020 ketergantungan akan impor masih sangat tinggi.

Dijelaskannya, Nilai impor Indonesia pada bulan Oktober 2020 mencapai US$12,66 miliar atau meningkat 17,4 persen dari US$10,79 miliar pada bulan sebelumnya.

"Beberapa komoditas pangan strategis yang masih impor hingga bulan September 2020 (data BPS): jagung sebesar 911.194 ton, singkong sebesar 136.889 ton, gandum sebesar 8 juta ton, kedelai sebesar 5,71 juta ton, dan bawang putih sebesar 381.775 ton," papar Amin dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (31/12/2020).

Sementara itu berdasarkan data BPS selama Januari-Mei 2020, lanjut Amin, Pemerintah melakukan impor pakaian pelindung medis yang mencapai sekitar 7,7 juta unit, sedangkan impor jubah medis sekitar 419.000 unit.

"Padahal industri tanah air sedang gencar-gencarnya melakukan produksi APD, mengingat banyak pelaku usaha yang beralih lini bisnis sejak adanya pandemi COVID-19.

"Fraksi PKS meminta Pemerintah dapat mengendalikan impor, agar dapat melindungi industri khususnya skala kecil dan menengah dalam negeri," tandasnya.

Amin melanjutkan, harga komoditas pangan cenderung tinggi sepanjang tahun ini.

Diungkapkannya, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri ada 9 kelompok bahan pangan menggalami kenaikan harga, diantaranya adalah bawang merah, daging ayam ras segar, daging sapi kualitas I, daging sapi kualitas II, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai merah besar, cabai merah keriting, beras kualitas super II.

Sementara itu hingga awal November (Berdasarkan data PIHPS) beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan, diantaranya adalah cabai merah besar, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, ayam, telur, minyak goreng, juga sayur dan mayur.

"Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah pandemi COVID-19, mengingat daya beli masyarakat menurun saat adanya Pandemi COVID-19," ujarnya.

Pasar rakyat menjadi klaster penyebaran COVID-19

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan di awal Mei 2020 terdapat penurunan omzet pedagang pasar rata-rata 39% karena sepinya pembeli selama adanya COVID-19 di Indonesia, hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pedagang di pasar rakyat rata-rata sebesar 29% karena sepinya pembeli.

Sampai dengan Minggu, 21 Juni 2020 berdasarkan data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) dari 129 pasar di seluruh Indonesia sudah ada sekitar 701 pedagang yang dinyatakan positif COVID-19, sementara 32 orang meninggal dunia.

"Fraksi PKS meminta Pemerintah untuk dapat melindungi pasar rakyat dari penyebaran COVID-19. Jika ada pedagang pasar yang terkena COVID-19, pasar rakyat akan ditutup dan akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19," tegasnya.

Efektivitas Perdagangan Internasional

Amin mengatakan, saat ini sebanyak 76% ekspor Indonesia masih berbasis komoditas, sementara itu barang-barang yang diperdagangkan di pasar Internasional adalah barang industri.

Selama ini, ungkap dia, perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia didominasi oleh komoditas barang mentah yang nilai tambahnya rendah.

"Adanya perjanjian internasional tidak serta merta dapat meningkatkan perdagangan Indonesia, sebagai contoh pada perjanjian ACFTA (Kawasan Perdagangan bebas ASEAN-Cina). Sebelum terbentuk ACFTA, neraca perdagangan Indonesia dengan China meraup surplus, tapi sekarang ini ekspor Indonesia ke China hanya 15-16%, sementara impor dari China sudah 33%. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk memperkuat produk barang Industri, agar perjanjian perdagangan internasional bisa lebih efektif."

Sektor Perindustrian

Adapun disektor perindustrian, Amin menyoroti kerjasama PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) dengan Sungwun Pharmacopia Co Ltd, perusahaan farmasi asal Korea Selatan, mendirikan perusahaan joint venture bernama PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP). Berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dengan luas 5.000 m2 dari 6 Ha yang disediakan.

Komposisi pemegang saham 75% PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan 25% Sungwun Pharmacopia Co Ltd. Pabrik ini untuk membantu PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) mengurangi impor bahan baku obat dan meningkatkan margin KAEF.

Berdasarkan catatan TrustNews (www.trustnews.id), nilai ekspor farmasi pada tahun 2017 tercatat sebesar 17.600 ton (US$554,92 juta). Di tahun 2018, angkanya kembali meningkat menjadi 25.770 ton (US$546,94 juta).

Sedangkan impor, pada 2017 tercatat mencapai 26.160 ton (US$665,53 juta). Kemudian meningkat di 2018 dengan nilai 28.720 ton (US$715,57 ton).

"Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa permasalahan bahan baku obat bukan hanya pada kapasitas Indonesia untuk memproduksi bahan baku farmasi, akan tetapi pada kapasitas pengadaan bahan baku kimia atau biologis untuk proses sintesis dan juga purifikasi pada saat produksi bahan baku yang masih banyak yang bergantung pada impor, tingginya ketergantungan impor bahan baku obat ini akibat tidak kuatnya industri kimia dasar di Indonesia. Kurangnya daya saing dan tingginya biaya dalam pengembangan industri kimia dasar menjadi faktor penyebab tingginya Impor obat di Indonesia."

Terkait penanaman modal asing (PMA)

Amin menegaskan, Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa penanaman modal asing (PMA) memiliki risiko yang tak sederhana.

Misal sejumlah risiko seperti mengurangi penguasaan ekonomi domestik dan menyebabkan instabilitas ekonomi (khususnya investasi portofolio).

"Sampai saat ini Pemerintah hanya terkesan mengobral Penanaman modal asing agar masuk ke Indonesia, Namun roadmap atas Mitigasi Risiko masuknya Penanaman modal asing ke dalam negeri masih belum jelas bahkan tidak pernah terdengar," sindirnya.

Mestinya, kata dia, kebijakan Investasi pemerintah harus meningkatkan penyerapan dan penggunaan tenaga kerja dalam negeri dan Pemerintah harus menyampaikan progress peningkatan investasi versus penyerapan tenaga kerja Indonesia, secara real dan akurat.

"Hal Ini penting agar publik memahami arah kebijakan-kebijakan investasi dan pembangunan di Indonesia."

Amin menegaskan, sisi lain investasi yang harus menjadi concern pemerintah adalah adanya perkembangan investasi yang ditanamkan di tanah air sifatnya makin padat modal dan teknologi.

"Investasi tersebut justru belum tentu banyak menciptakan lapangan kerja sebagaimana yang diharapkan. Hal itu menunjukkan nilai investasi yang besar tak selalu menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Hal ini dibuktikan dengan angka ICOR mencapai 6,5, sedangkan sepanjang masa Orde Baru hingga 2 periode Presiden SBY rata-rata hanya mencapai 4,3. Sehingga mencatatkan angka ICOR Indonesia tertinggi di ASEAN, tentu saja hal ini menjadi catatan bagi kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi."

Incremental capital-output ratio (ICOR) adalah ukuran kebutuhan investasi untuk dapat memenuhi suatu target pendapatan wilayah atau laju pertumbuhan ekonomi tertentu. Semakin tinggi angka ICOR, semakin sedikit output dari dana yang diinvestasikan.

tag: #politik  
Bagikan Berita ini :
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Ketum DEIT,  Annar Sampetoding:Penangkapan Nurdin Abdullah  Mencoreng Nama Baik Bugis – Makassar

Oleh Ariful Hakim
pada hari Minggu, 28 Feb 2021
JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)--Penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selain mengejutkan juga mencoreng nama baik warga Sulawesi Selatan. Demikian ...
Berita

Soal Investasi Miras, PKS : Kontradiktif dengan Visi SDM Jokowi

JAKARTA ( TEROPONG SENAYAN ) -- Politikus Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), Mardani Ali Sera, meminta kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan Peraturan Presiden mengenai izin ...