JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Ribka Tjiptaning harus dibaca secara utuh sebagai satu kesatuan pesan.

Menurutnya, Ribka hanya ingin mengingatkan kebijakan politik kesehatan harus mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2021).

Bagi yang bersedia membayar tinggi, kata Hasto, hasil PCR bisa keluar dengan cepat, sedangkan bagi rakyat kecil harus menunggu 3 hingga 10 hari.

"Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," jelas dia.

Hasto menegaskan, PDIP mendukung program vaksinasi untuk COVID-19. Menurut dia, vaksinasi yang dimulai hari ini sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan masyarakatnya.

"Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat," ujarnya.

PDIP, lanjut Hasto, hanya mengingatkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar pelayanan kesehatan, termasuk vaksin, tidak dikomersilkan.

"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," tegas Hasto.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menegaskan dirinya menolak untuk divaksin COVID-19. Pernyataan itu disampaikan Ribka dalam Raker dan RDP dengan Kementerian Kesehatan, BPOM dan PT Bio Farma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1) kemarin.

"Saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap (ngga mau divaksin)," kata Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ribka lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin.
"Misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," tegas Ribka.

Alasan Ribka menolak divaksin karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. "Orang bio farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," imbuhnya.

Ribka juga mengaku memiliki pengalaman pahit melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia. Hadirnya sejumlah vaksin tersebut, menurut Ribka justru memperburuk keadaan.