Oleh Rihad pada hari Sabtu, 23 Jan 2021 - 06:34:40 WIB
Bagikan Berita ini :

Peringatan Menkes: Vaksinasi Belum Tentu Bisa Akhiri Pandemi

tscom_news_photo_1611358480.jpg
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut vaksinasi belum tentu bisa mengakhiri pandemi Covid-19. "Kalau misalnya vaksinasi selesai bukan saya menakut-nakuti ya, tapi apakah akan beres? Belum ada contohnya. Mungkin ini beres. Tapi WHO bilang strategi ada 4, testing, tracing diagnostic, treatment pengobatan dan vaksinasi, serta perbaikan primary health system," katanya, Jumat (22/1).

"Yang lebih penting adalah perubahan perilaku dan perubahan mekanisme 3T. Unfortunately Indonesia enggak disiplin masyarakatnya. Kalau Indonesia disiplin masyarakatnya, pasti bisa," ungkap dia.

"Indonesia baru bisa disiplin kalau mengikuti apa kata pemimpinnya. Mudah mudahan kali ini kita bisa mengajak seluruh warga untuk disiplin prokes baru demi kita bersama," katanya.

Menkes memaparkan, masalah kesehatan di masa pandemi harus diselesaikan terlebih dahulu dibanding ekonomi. Sebab, tak mungkin ekonomi recover kalau orang tidak merasa aman untuk keluar rumah.

"Sehebat apa pun Tokopedia ataupun virtual e commerce nggak akan bisa nyaingin perdagangan di mal dan pasar. Jadi perdagangan elektronik itu kecil sekali dibanding di pasar," imbuhnya.

Begitu pula dengan aktivitas lain di luar perdagangan. Tak akan sebaik ketika masyarakat bisa hidup normal seperti sebelum pandemi.

"Sebagus apa pun pendidikan di zoom tidak bisa sebagus pendidikan di sekolah atau di kampus.Seberapa pun efektivitas pemerintahan melalui digital tidak akan sebagus fisik," tutupnya.

Strategi yang Salah

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui selama ini strategi testing, tracing, dan treatment atau 3T yang dijalankan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19) salah sasaran.

Sebab, menurutnya, satu orang bisa dilakukan tes berulang kali, karena alasan bepergian.

Ia mencontohkan, dirinya bisa lima kali mengikuti tes PCR swab dalam seminggu hanya untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

"Kita itu enggak disiplin, cara testing-nya salah. Testing banyak, tapi kok naik terus, habis yang dites orang kayak saya. Setiap mau ke presiden dites," kata Budi.

Menanggapi pernyataan tersebut, Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, bahwa apa yang disampaikan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin tersebut tidak salah.

"Itu kalau pergi-pergi ya enggak apa-apa (tes), tapi jangan masuk laporan, jadi performa (angka kasus) gitu. Ini yang salah kaprahnya di situ," kata Dicky kepada media.

Menurutnya, kapasitas testing yang seharusnya masuk dalam pelaporan adalah tes pada orang yang memang suspek atau terkait dalam pendeteksian penularan virus secara dini dalam mekanisme skrining..

Bahkan, tes yang dilakukan pada orang bergejala pun belum sesuai yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 1 test per 1.000 orang per minggu dengan positive rate kurang dari 5 persen. Artinya, cakupan testing kita tidak sesuai dengan skala jumlah penduduk, tidak sebanding dengan eskalasi pandemi. "Masa tes kita sama dengan Singapura yang penduduknya setengah dari penduduk Jakarta?" ujar Dicky mempertanyakan

tag: #covid-19  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

TKN Akan Gelar Nobar Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bakal menggelar acara nonton bareng sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Acara itu akan digelar secara sederhana bersama ...
Berita

Kemenhub Catat Arus Mudik-Balik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan pergerakan secara nasional angkutan arus mudik-balik Lebaran 2024 mencapai 242 juta orang. Kemenhub menilai pelaksanaan ...