Berita
Oleh Emka Abdullah pada hari Minggu, 07 Jun 2015 - 22:28:28 WIB
Bagikan Berita ini :

Pengamat: Presiden Mendatang Jangan Sampai Memalukan Lagi

75Jokowi.jpg
Jokowi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio menyatakan, Presiden RI mendatang harus yang punya banyak kelebihan. "Tidak sekadar populer dan tinggi elektabiltasnya," ujar Agung kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (7/6/2015).

Agung menambahkan Presiden Joko Widodo punya popularitas dan elektabilitas tinggi tetapi kapasitasnya rendah. Hal tersebut tercermin dari tingkat kesalahan yang ia lakukan dalam menjalankan tugasnya.

"Akibatnya publik hanya dibikin gaduh, sementara tugas utama memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat tidak terwujud," papar Agung.

Agung menilai kesalahan Jokowi menyebut tempat kelahiran Sukarno, kesalahan menadatangai Perpres tentang tunjangan kendaraan bagi pejabat, serta pernyataan tentang utang RI pada IMF merupakan bukti bahwa kapabilitas Jokowi kurang memadai untuk menjalankan tugas sebagai presiden.

Ke depan, lanjut Agung, seorang calon presiden selain harus populer juga harus cerdas, punya leadership, dan punya integritas.

"Jadi ketika dia memimpin tidak memalukan," ungkapnya menandaskan. (iy)

tag: #Jokowi  #presiden ri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...