JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Terkait pemberitaan empat Ibu Rumah Tangga (IRT) di Mataram yang lagi viral di Media, Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra mengatakan bahwa harus didekatkan dengan data dan diuji dengan hukum pidana.
Azmi juga mengatakan, jika melihat konstruksi Pasal 170 KUHP pada para Tersangka mengacu pada KUHAP merupakan Pasal yang dapat dilakukan Penahanan, maka disini perlu ditelusuri apakah kepada para tersangka IRT tersebut telah diberikan hak-hak oleh kepolisian atau jaksa penuntut umum untuk disediakan penasihat hukum, ataupun hak lainnya yang harus didapatkan.
“Ini jadi point tentunya, biasanya dalam praktik ini diberikan batas waktu dan ditunggu jaksa dihari yang sama maksimal sampai batas waktu jam kerja dihari tersebut. Inilah yang jadi Standard Operating Procedure (SOP) dan point untuk syarat layak atau tidaknya tahanan bagi tersangka,” tandasnya, Senin (22/2/2021).
Menurut Azmi setelah penahanan dapat diuji dan terlihat adanya tindakan dari Jaksa, Jaksa harus secepatnya memberikan tindakan selanjutnya ke Pengadilan.
Diketahui, pada Rabu (17/2/2021) adanya surat Penetapan Hakim PN. Praya Nomor: 37/Pid.B/2021/PN. Dimana Hakim Pengadilan Negeri Praya menetapkan penahanan Rutan terhadap para terdakwa selama paling lama 30 hari.
Kemudian diketahui dan diperoleh data pada hari Kamis (18/2/2021) terdakwa dipindahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Rutan Praya dengan melakukan proses Rapidtest dan diterima oleh Rutan Praya yang nantinya diinformasikan untuk sidang di Rabu mendatang (24/2/2021).
“Artinya dalam tempo 1 minggu sejak pelimpahan perkara pada jaksa perkara ini disidangkan di pengadilan, maka jika melihat rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan proses hukum acara pidana terlihat Jaksa telah berupaya mendorong percepatan permasalahan ini sesuai Asas peradilan yang cepat ini,” ungkap Azmi.
Jika melihat hal ini tampak jaksa sudah membantu dan melakukan secara cepat dan tepat pada 4 Ibu IRT tersebut untuk segera diuji pada pengadilan, karena dengan mengetahui duduk permasalahan, mendengarkan kedua belah pihak dari aspek korban dan pelaku termasuk fakta dan data di persidangan yang sebenaranya akan ditemukan kejelasan perkara ini.
Azmi juga megngatakan, harus adanya himbauan ke masyarakat agar teliti dan jeli dalam melihat permasalahan
“Himbauan ke masyarakat, supaya jangan main lapor ke aparat hukum, termasuk bagi polisi agar selektif menerima pengaduan kalau ada persoalan musyawarah dulu, jika tetap ada perbedaan tempuh prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, gunakan tokoh masyarakat yang arif atau difasilitasi perangkat pemerintahan desa terutama di dalam hubungan hukum privaat sosial kemasyarakatan apalagi kalau masalahya hal hal sederhana, selesaikanlah persoalan dengan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih mudah cepat,” katanya.
