Oleh Yoga pada hari Selasa, 23 Feb 2021 - 12:44:41 WIB
Bagikan Berita ini :

Pangi Syarwi: Di Era Presiden Jokowi Daya Tahan Demokrasi Melemah

tscom_news_photo_1614059081.jpg
Pangi Syarwi Chaniago Pengamat Politik (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Analis Politik, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan bahwa ditangan presiden Jokowi demokrasi kualitasnya menurun, daya tahan demokrasi melemah (freedom of spech, freedom of ekspresion).

Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia tersebut pada tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam laporan ini, Indonesia tercatat mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah; 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan skor 5,59 untuk kebebasan sipil.

“Kita sangat berharap wacana presiden merevisi UU ITE tidak hanya sekedar basa-basi politik semata, bisa segera presiden intervensi, ditindaklanjuti partai politik keinginan presiden di DPR, sebagaimana presiden bisa intervensi pilkada di tunda 2024 lewat kaki tangan tokoh sentral ketua umum partai politik, logikanya revisi UU ITE mestinya juga bisa, kalau ada yang menolak, presiden harusnya bisa mengatasi masalah tersebut, sebab presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang punya legitimasi, kekuasaan dan pengaruh yang cukup kuat dalam desain sistem presidensial Indonesia,” tandasnya, Selasa (23/2/22021).

Menurut Pangi, penghormatan pada kebebasan sipil dan termasuk di dalamnya adalah kebebasan bagi kaum minoritas. Presiden menjelma bagai dewa yang anti kritik, menjadi feodal seutuhnya, masyarakat dibungkam dan kebebasan berekspresi dikebiri.

“Presiden seolah siuman setelah negara kehilangan vitamin, akibat keringnya kritik, sementara puji pujian terhadap pemerintah mengalami obesitas,” katanya

Pangi juga mengatakan, fenomena warga negara yang kritis (critical citizen) yang ada dalam ruang wilayah sistem demokrasi yang ideal, kemunculan warga yang kritis menstabilkan kehidupan politik, kehadiran ciritical democracy mengindikasikan kehidupan politik yang sehat apabilla diikuti dengan tekanan untuk perbaikan institusional.

Dalam demokrasi menurut Pangi merupkan salah satu yang dijamin adalah kebebasan sipil. Kebebasan sipil dapat diartikan sebagai “kebebasan individu warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama sebagai warga negara untuk mengejar cita-citanya, untuk merealisasikan dan mengekspresikan dirinya secara penuh, terlepas dari bawa-bawaan primordial yang melekat.

“Turunnya indeks demokrasi Indonesia jelas punya konsekuensi logis terhadap tingkat kepercayaan dunia untuk berinvestasi di Indonesia, terkait pinjaman dan lain lain. Meminjam pendapat Sir Churchil konon demokrasi adalah pemerintahan terburuk, kecuali jika semua bentuk lain yang pernah dicobakan dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

tag: #demokrasi  
Bagikan Berita ini :
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Sudah 1,46 Juta Nakes Divaksin, Kapan Giliran Warga Biasa?

Oleh Rihad
pada hari Minggu, 07 Mar 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Sebanyak 1,46 juta tenaga kesehatan telah mendapatkan suntikan pertama vaksin Sinovac. Mereka merupakan kelompok prioritas penerima vaksin karena paling rentan terpapar ...
Berita

Pengamat: Jika Moeldoko Disahkan, Negara Sedang Sakit

JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-- Kisruh Partai Demokrat bakal memasuki babak baru jika hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Medan, diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). ...