JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)—Pencabutan lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait investasi miras mendapat tanggapa dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurut Mahfud, dicabutnya lampiran itu menunjukan pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran dari masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Mahfud di akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Rabu (3/3/21). Mahfud awalnya berbicara kritik ke pemerintah soal vaksinasi mandiri oleh perusahaan. Ia menyebut pemerintah akhirnya mengizinkan vaksinasi mandiri itu.

"Semula vaksinasi akan digratiskan utk kls bawah dan berbayar utk kls trtntu. Ada yg kritik, hrs-nya gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin utk semua. Ada kritik lg, hrs-nya perusahaan2 yg mau lakukan vaksinasi scr mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan," kata Mahfud.

Mahfud kemudia bicara soal lampiran perpres yang dicabut oleh pemerintah.Mahfudmenyebut dicabutnya lampiran perpres terkait investasi miras itu sebagai bentuk pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran.

"Ketika ada kritik ttg izin investasi miras utk daerah2 trtentu maka Pemerintah mencabutnya. Jadi Pemerintah tak alergi thd kritik dan saran. Asal rasional sbg suara rakyat maka Pemerintah akamodatif thd kritik dan saran. Kritik adl vitamin yg hrs diserapkan ke tubuh pemerintahan," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menarik lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait investasi miras.Perpres ini pun menjadi kontroversi di tengah masyarakat.Jokowi menjabarkan alasannya mencabut lampiran perpres terkait investasi baru miras ini. Jokowi mengaku menerima masukan dari ulama dan ormas-ormas Islam.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," jelas Jokowi.