Oleh Bachtiar pada hari Rabu, 07 Apr 2021 - 19:07:25 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Minta Aparat Pemerintah Lakukan Pengawasan Pelaksanaan Tarawih

tscom_news_photo_1617797245.jpeg
Azis Syamsuddin Politikus Golkar (Sumber foto : dpr.go.id)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia agar dapat mensosialisasikan standar dan prosedur terhadap pelaksanaan tarawih berjamaah dan shalat Idulfitri1442 hijriah yang diatur melalui Surat Edaran (SE) Kemenag Nomor 3 tahun 2021.

“Kemenag, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan pemda bersama aparat keamanan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala selama pelaksanaan salat tarawih berjamaah di setiap wilayah dan mengimbau jemaah agar tetap mematuhi prokes dan mentaati aturan yang telah ditetapkan guna mencegah adanya klaster baru penyebaran Covid-19,” kata Politikus Golkar itu, Rabu (7/4/2021).

Azis mendorong Pemeritah untuk duduk bersama menjalin komunikasi dan kordinasi kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

Hal ini, kata dia, perlu dilakukan agar menyediakan fasilitas prokes dan mengatur jarak warga pada saat pelaksanaan shalat tarawih dan sholat Idulfitri yang dilakukan secara berjamaah.

“Pemda dan Satgas Covid-19 untuk menghentikan pelaksanaan shalat tarawih berjamaah apabila ditemukan klaster baru pada pelaksanann sholat tarawih berjamaah tersebut,” kata dia.

Diketahui, Pemerintah resmi mengizinkan pelaksanaan ibadah salat tarawih digelar berjamaah di masjid atau musala. Hal itu disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. Namun, dengan catatan yaitu harus terbatas pada komunitas.

Maksud dari pernyataan Muhadjir tersebut adalah masjid atau musala hanya menerima jemaah dari lingkungan sekitar saja.

tag: #ramadhan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...