JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Survei Asian Development Bank (ADB), pertengahan 2020, yang melaporkan bahwa sebanyak tiga puluh juta pelaku UMKM di Indonesia bangkrut imbas Covid-19.
Data ADB tersebut dibantah oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Kemekop dan UKM menyebut, survei ADB hanya diambil dari 1.200 responden, untuk studi terbatas. Jadi, tidak sebanyak 30 juta UMKM yang bangkrut.
Menanggapi hal itu, mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah mempertanyakan validitas data survei dari ADB, sebelum mengeluarkan hasilnya.
"Data ADB juga darimana? punya by name by address enggak? ngaco juga gitu," kata Inas kepada wartawan, Kamis (8/4/21).
Menurut Inas, sekarang ini, tak hanya ADB, Kementerian yang dipimpin oleh Teten Masduki itu juga tidak mempunyai data valid jumlah UMKM yang collaps imbas Covid-19. Padahal, data by name by address sangat penting, sebelum memberikan bantuan kepada UMKM.
Karenanya, baik ADB maupun Kemekop yang membantah survei tersebut, sama-sama tidak memiliki landasan data by name by address jumlah UMKM yang collaps.
"Apalagi kalau ADB juga menggunakan data dari Kemenkop yang datanya juga abal-abalan. Jadi ADB juga ngaco. Siapa yang punya data by name by address tentang UMKM kita? ini penting gitu loh," tuturnya.
"Biar kita tahu ada berapa usaha UMKM sebenarnya di Indonesia ini. klo kita gk punya data berarti omong kosong selama ini tentang UMKM," sambungnya.
Kemudian, Inas juga menyinggung persoalan pemotongan Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) dari Rp2,4 Juta untuk tahun lalu, kini menjadi Rp1,2 Juta.
Ditegaskan Inas, bantuan Rp2,4 juta tahun 2020 saja banyak bermasalah, karena data tidak berdasarkan by name by address, ditambah pemotongan 50 persen. Kemungkinan, bantuan itu tidak tepat sasaran.
"Yang Rp2,4 juta aja belum jelas by name by address, bagaimana yang nanti dibagikan lagi Rp1,2 juta per UMKM. Udah ada belum by name by address-nya? Kalau enggak ada nanti asal kasih aja, kasih Rp500 ribu, misalnya. Seperti kejadian di Tangerang Rp2,4 juta dikasih cuma Rp1 juta penerimanya masyarakat bukan UMKM. Ayo, ini tantangan buat Teten Masduki bisa tidak membuktikan dia punya data UMKM itu by name by adres," tandas Inas.
