JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Peran DPR dalam politik luar negeri Indonesia sejatinya tidak dapat dipisahkan dari Ketahanan Nasional. Penyelenggaraannya berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) sebagai Alat Kelengkapan DPR dibentuk guna menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen.

Wakil Ketua BKSAP DPR Hafisz Tohir menjelaskan peran BKSAP secara garis besar mengacu pada Resolusi PBB mengenai Kerjasama Internasional Menghadapi Covid-19.

"Implementasinya fokus pada revitalisasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional," katanya dalam keterangannya, Jumat (9/4/2021).

Hafisz Tohir juga menyampaikan pertemuan BKSAP DPR RI dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam Virtual Exchange with the Authors of The 2021 Economic Survey of Indonesia di Tangerang, Banten, Selasa (23/11).

"Bahwa ada tiga kelompok besar yang di sampaikan oleh OECD. Pertama mengenai kinerja makro ekonomi Indonesia, kedua tentang iklim usaha (iklim bisnis), dan ketiga tentang Human Capital," ungkapnya.

Terkait SDGs, pada tahun 2021 ini sedang disusun Voluntary National Review (VNR) yang akan dilaporkan pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam konteks itu, Hafisz memaparkan SDGs Desa merupakan role model pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Selanjutnya, dalam upaya mengurangi dampak pandemi Covid-19 di sektor ekonomi, Pemerintah harus tetap fokus pada penanggulangan pandemi.

Kemudian peningkatan kecepatan dan ketepatan bantuan kepada masyarakat terdampak, termasuk peningkatan bantuan kepada dunia usaha merujuk survey BPS terhadap pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Salah satu misi Diplomasi Parlemen yang dilakukan adalah berperan sebagai promotor potensi daerah untuk go international antara lain pada Sidang Umum ke-41 ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA).

"Pemulihan sektor pariwisata menjadi agenda yang diusung BKSAP DPR RI karena terkait langsung, dengan kegiatan ekonomi sektor UKM," tandasnya.