JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemerhati kebijakan sosial politik, Gde Siriana Yusuf mendesak Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN memberikan penjelasan yang memadai terkait status 12 juta vaksin disebut-sebut belum terpakai.

Hal tersebut disampaikan Gde saat merespon pernyataan stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga baru-baru ini yang menyebut 12 juta vaksin belum terpakai atau belum disuntikan tapi sudah di distribusikan ke daerah.

"Ini bukan persoalan sepele. BUMN dan Kemenkes, harus dapat menberikan penjelasan. 12 juta dosis vaksin itu bukan uang sedikit. Jika pakai harga Sinovac, itu nilainya sekitar Rp.2,5T," tandas Gde kepada wartawan, Jumat, (30/07/2021).

Gde mendorong agar penegak hukum baik itu kepolisian, KPK dan utamanya BPK selaku lembaga negara yang diberi amanat konstitusi dalam hal audit untuk merespon persoalan ini secara kuat.

"Harus diaudit, di mana kesalahannya. Apakah terlambat pengiriman, kadaluwarsa, atau memang tidak dikirim. Karena banyak daerah, terutama di luar Jawa, yang mengeluh kekurangan vaksin padahal diperintah genjot vaksinasi," tegasnya.

Kendati demikian, Gde tak menampik bahwa 12 juta vaksin yang belum dipakai itu bisa jadi karena adanya kelemahan perencanaan.

Namun demikian, kata dia, apapun alasannya karena hal itu berkaitan dengan tanggung jawab kepada publik maka, mesti ada pertanggungjawaban secara konstitusional dari pengambil kebijakan terkait.

"Bisa juga terburu-buru saat beli vaksin saat itu, harga yang mahal digunakan alasan karena berebut dengan negara lain. Tapi penggunaannya tidak dikelola dengan baik. Maka perlu diaudit, dan harus ada yang bertanggung jawab," tegasnya.