JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Brand yang dimiliki Jokowi adalah egaliter, suka blusukan, dan praktis (tidak bertele-tele). Semua dia transformasikan dalam bentuk revolusi mental. Pertanyaan mendasar, sudahkan para bawahannya mengerti dan memahami ruh revolusi mental itu? Bila ada yang menyorot sistem koordinasi antarlembaga pemerintahan tidak maksimal, di sinilah sebenarnya revolusi mental yang diharapkan Jokowi bisa diterapkan.

"Mestinya secara mekanis para menteri berkoordinasi secara rutin baik antar kementerian secara langsung, antar kementerian di bawah komando menko, atau antar-menko. Namanya saja menko (menteri koordinator-red), dialah yang memegang kunci koordinasi itu," kata Andreas pada TeropongSenayan, Senin (15/6/2015).

Menurut Andreas kalau semua berjalan dengan baik, bukankah presiden cukup berkoordinasi dengan Menko saja? Meski tetap dalam periode tertentu presiden butuh masukan langsung dari menteri yang bersangkutan.

"Jokowi sepertinya (kalau boleh menerka), ingin para pembantunya kreatif dan inovatif tidak perlu menunggu komandonya," katanya.

Selama ini, menurut anggota Komisi XI ini terlihat beberapa menteri lambat membaca sinyal yang disampaikan presiden. Hal itu bisa diliahat saat beberapa kali ditanya wartawan menyangkut masalah teknis jawaban yang muncul, “Tanyakan ke Menteri...” Hal itu bisa ditafsirkan, masak masalah teknis mesti presiden yang ngurus, harusnya kan selesai di tingkat menteri."

"Jika menteri responsif, sebelum hal teknis menjadi pertanyaan wartawan ke presiden, mestinya sudah bisa mengantisipasi. Sayang antisipasi itu sering terlambat dan kurang bisa menjawab persoalan inti," tandasnya. (ai)