JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir menegaskan bahwa kerjasama PT Telekomunikasi Indonesia dengan Telecommunication Limited (SingTel) bukan untuk pemerintah melainkan dengan swasta.

Jadi, Komisi VI DPR dalam hal ini merasa tidak kecolongan dengan tindakan yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno. Ini mengingat kecurigaan akan adanya kebocoran rahasia negara sangatlah tidak mendasar.

"Bukan kecolongan, itu hanya tidak dilaporkan. Lagi pula saya sudah konfirmasi ke Deputi Meneg BUMN, katanya itu bukan untuk e-government tapi untuk swasta," kata Hafisz kepada TeropongSenayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Lebih lanjut Hafisz justru menantang balik bagi pihak-pihak yang menyebarkan isu kalau rahasia negara akan bocor, terkait kerjasama antara Telkom dengan SingTel. Sebab, hal ini tidak disampaikan dengan bukti yang ada.

"Saya cukup kaget kalau BUMN dijadikan jembatan untuk hal seperti ini yang membahayakan informasi negara," jelasnya.

Sebelumnya pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa pusat data e-government bernilai sangat strategis. Sayangnya kata dia, Menteri BUMN Rini Soemarno lebih memilih menggandeng Singapura untuk menggarap pusat data dan informasi penting pemerintahan Indonesia.

"Apakah Menteri Rini tidak mempertimbangkan bahwa ini membuka peluang kebocoran rahasia negara?" kata Hendro beberapa waktu lalu. (iy)