JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang berharap, agar para penjabat (Pj) yang akan mengisi kekosongan ratusan Kepala Daerah pada 2022 dan 2023 ialah sosok yang paham dengan pemerintahan dan memiliki jiwa leadership.
"Sosok ini harus paham pemerintahan dan punya leadership. Agenda pembangunan tetap menjadi program lanjutan yang wajib dilaksanakan. Karena landasannya ada di Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 ayat 9," ujar Politikus PDIP itu, Rabu (5/1/2022).
Junimart menjelaskan, jika pengangkatan penjabat juga harus dipahami sebagai pengganti kepala daerah definitif dan akan memiliki kewenangan sama.
"Kewenangannya sama dengan kepala daerah definitif pilihan rakyat untuk menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan daerah," jelasnya.
Junimart menekankan, terkait skema pemilihan dan pengangkatan penjabat tersebut sedianya telah tertuang dalam amanat UU Pilkada tepatnya Pasal 201 ayat 9.
Ayat itu mengatur tentang pengangkatan penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan Wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023.
"Sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016, maka Pj Gubernur akan diajukan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) lalu dipilih langsung oleh presiden. Sementara, untuk Pj Bupati dan Wali Kota, diajukan oleh Gubernur dan dipilih oleh Kemendagri," jelas Junimart.
Junimart juga mengingatkan, bahwa meski dipimpin oleh penjabat, program-program strategis di pemerintahan itu juga harus tetap berjalan.
Diketahui, penunjukan PJ diperlukan lantaran Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilangsungkan pada 2024. Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada selanjutnya akan digelar pada tahun tersebut sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Pilkada.
Masa jabatan 101 kepala daerah akan habis pada 2022. Dari 101 kepala daerah itu, tujuh di antaranya adalah gubernur.
Tidak hanya itu, pada 2023, Indonesia juga akan kembali mengalami kekosongan kepala daerah sebanyak 171 daerah.
Dengan demikian, total ada 272 daerah yang tidak memiliki kepala daerah ke depannya yang diakibatkan adanya Pemilu dan Pilkada 2024 serentak.
