Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 23 Jun 2015 - 17:03:17 WIB
Bagikan Berita ini :

TB Hasanuddin Kritik Pernyataan Wasekjen PDIP Soal Minta Jatah ke Jokowi

56TBHasanuddin-tscom.jpg
TB Hasanuddin (Sumber foto : Mulkan Salmun/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin mempertayakan pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah yang menyebutkan bahwa PDIP minta tambahan lima menteri lagi kepada presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, belum ada intruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati soal penambahan menteri.

"Saya pertanyakan itu pernyataan pribadi Basarah atau sikap Fraksi PDIP," kata TB Hasnudin kepada TeropongSenayan, di kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/6/2015).

Bahkan ia mengungkapkan belum ada pembicaraan secara langsung di internal PDIP soal penambahan menteri di kabinet kerja Jokowi-JK.

"Saya pikir tidak mungkin nambah lima," ungkapnya.

Lebih jauh, anggota Komisi I DPR ini menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet.

"Saya tidak tahu soal reshuffle, kita serahkan saja pada presiden," tandasnya.

Sebelumnya, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah meminta Jokowi menambah lima kader PDIP untuk menempati pos menteri.(yn)

tag: #wasekjen pdip  #reshuffle kabinet  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Dorong Inovasi AI End-to-End dan Penguatan Talenta Digital Unggul di Malang

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Des 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat perannya sebagai penggerak utama ekosistem Artificial Intelligence (AI) nasional melalui inisiatif Telkom AI ...
Berita

Jaksa Geledah Kantor PT HWR dan ESDM Sulut Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kelola Tambang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang PT Hakian Wellem Rumansi ...