JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wanti-wanti yang disampaikan oleh DPR RI terkait netralitas prajurit TNI dinilai sangat penting untuk kondusivitas Pemilu 2024. Termasuk pesan dari Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyambut pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru, Jenderal TNI Agus Subiyanto agar prajurit menjauhi politik praktis.

"Sikap DPR yang mengingatkan KSAD baru, Jenderal TNI Agus Subiyanto memang sudah semestinya disampaikan dengan lugas," kata Pengamat Militer, Anton Aliabbas, Jumat (26/10/2023).

Menurutnya, pesan yang disampaikan Puan harus dijadikan pengingat bagi TNI untuk menjunjung tinggi profesionalitas saat bertugas membantu menjaga keamanan Pemilu. Anton menyebut, DPR sudah memainkan perannya dalam fungsi pengawasan lembaga legislatif kepada Pemerintah sebagai eksekutif.

“Dengan demikian, posisi parlemen yang jelas guna memastikan TNI konsisten untuk tetap netral dalam Pemilu 2024 dapat direkam oleh publik,” ucap dosen Univeristas Paramadina ini.

Langkah dewan yang terus mengingatkan TNI pun disebut dapat mewakili harapan rakyat yang mengharapkan Pemilu dapat berjalan dengan damai. Puan sendiri pun dinilai menjadi contoh untuk anggota DPR untuk tetap bekerja sebagai wakil rakyat, sekalipun kini dinamika partai politik sedang tinggi jelang Pemilu bulan Februari 2024.

“Di tengah kondisi dinamika politik yang sedang menghangat, TNI memang harus mewujudkan netralitas dalam politik secara serius," sebut Anton.

“Setidaknya sikap itu juga harapannya merupakan komitmen partai politik yang ada di DPR untuk tidak mengajak TNI masuk ke wilayah politik praktis," tambahnya.

Lebih lanjut, Anton menilai peringatan dari Puan sangat penting mengingat adanya berbagai pengalaman dari pemilu sebelumnya di mana terjadi perwira atau prajurit TNI ikut terlibat dalam politik praktis. Ia mengingatkan, jika prajurit aktif ikut membantu pemenangan pasangan capres, maka citra TNI-lah yang akan tercoreng.

"Apabila ada prajurit aktif yang memainkan pengaruhnya dalam kaitannya memenangkan salah satu kontestan akan berdampak buruk baru organisasi militer," ungkap Anton.

Terkait KSAD yang baru, Kepala Center of Intermestic and Diplomatic Engagement (SIDE) juga menyoroti bagaimana Jenderal Agus Subiyanto memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya karena pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada periode 2020 sampai 2021. Anton mengatakan, pesan dari Puan menjadi signifikan.

"Menjaga netralitas TNI merupakan salah satu tantangan terberat KSAD baru, mengingat pernah bekerja di lingkaran Jokowi dalam waktu cukup lama," ujarnya.

Seperti diketahui, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres untuk mendampingi capres Prabowo Subianto yang merupakan purnawirawan TNI. Jokowi sendiri dinilai sebagai sosok king maker yang sangat berperan pada Pilpres 2024 mengingat posisinya sebagai presiden dua periode.

“Maka warning dari DPR sangat dibutuhkan, karena lembaga legislatif memang harus memainkan perannya untuk menjaga eksekutif tetap berada di jalurnya,” tukas Anton.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan agar prajurit TNI terus menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, khususnya di tahun politik. Hal tersebut ia sampaikan dalam momen peringatan HUT ke-78 TNI.

"Sebagai pilar pertahanan dan keamanan negara, TNI harus bisa menjaga integritas dan profesionalisme agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis," ucap Puan, Kamis (5/10).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menilai, pelaksanaan Pemilu 2024 akan menjadi salah satu faktor untuk mempercepat langkah bangsa mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Karena itu, Puan meminta agar Pimpinan TNI dapat menjadi teladan kepada seluruh personilnya untuk mengedepankan profesionalitas dan integritas prajurit.

"Pimpinan TNI harus bisa menjaga kesolidan agar tidak ada satupun anggotanya yang ikut terlibat dalam politik praktis. Baik secara langsung ataupun tidak langsung," tegasnya.

Pesan Puan agar prajurit TNI netral dalam Pemilu juga disampaikannya saat menyambut Jenderal Agus Subiyanto sebagai KSAD yang baru. Ia berharap Jenderal Agus dapat memimpin TNI AD membantu menciptakan pelaksanaan Pemilu 2024 agar berlangsung damai.

Meski TNI bertugas untuk membantu menjaga kondusivitas Pemilu, ia mengingatkan kembali agar prajurit menjunjung tinggi netralitas.

“Prajurit TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis atau menjadi alat politik dari kelompok atau partai manapun. KSAD yang baru perlu memastikan bahwa semua prajurit memahami peran TNI dalam mendukung sistem demokrasi di Indonesia dan tidak terlibat dalam politik praktis,” papar Puan.

"Saya berharap KSAD Agus Subiyanto bisa menjaga anak buahnya agar netral dalam Pileg dan Pemilu mendatang. Pastikan tidak ada satupun prajurit TNI AD yang terlibat politik praktis dan tegas memberi sanksi apabila ada yang melakukan pelanggaran,” lanjut mantan Menko PMK tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Komisi I DPR RI sebagai mitra TNI. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid berharap Jenderal Agus dapat membawa prajurit TNI AD untuk kian menjunjung tinggi netralitas dalam kaitannya dengan Pemilu 2024. Apalagi pergantian KSAD kali ini dilakukan pada tahun politik.

"Peran KSAD dalam menjaga prajurit TNI AD agar menjauh dari politik praktis sangat besar. Prajurit TNI memang harus berkontribusi pada sistem demokrasi negara, tapi politik yang dilakukan adalah politik kenegaraan dan politik yang bermuara untuk rakyat,” tutur Meutya Hafid, Kamis (26/10).

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi, TNI memang bertugas untuk membantu Polri dan penyelenggara Pemilu untuk memastikan Pileg dan Pilpres berjalan dengan aman dan kondusif. Hanya saja, Meutya mengingatkan agar dalam melaksanaan tugas tersebut, prajurit TNI tetap profesional dan menjaga integritas untuk mewujudkan situasi Pemilu yang aman, tertib dan lancar.

“Operasi bantuan pengamanan Pemilu yang dilakukan TNI adalah bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang harus dijalankan secara profesional oleh seluruh prajurit. Mengingat proses Pemilu memiliki potensi tingkat kerawanan yang sangat tinggi, TNI harus hadir demi kondusivitas negara,” urainya.

Meutya pun meminta Jenderal Agus untuk memastikan seluruh jajarannya memahami tugas dan kewajiban dalam pengawasan pengamanan Pemilu. Pengarahan berkala dinilai perlu dilakukan kepada para Pangdam hingga komandan satuan.

“Di bawah kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto, saya yakin TNI AD tetap berdiri pada kepatutannya sebagai prajurit dengan tidak terlibat pada praktik atau kegiatan politik praktis,” tutup Meutya.