JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin MIKTA Speakers" Consultation ke-9. Dalam pertemuan forum konsultasi parlemen lima negara middle power tersebut, Puan menyinggung soal konflik antara Rusia dengan Ukraina, dan Israel-Palestina.
“Saat ini dunia kembali mengalami krisis geopolitik di Timur Tengah. Di saat dunia masih menghadapi perang di Ukraina, dan berbagai konflik lokal dan regional, telah terjadi perang baru di Gaza. Ribuan rakyat sipil, banyak diantaranya perempuan dan anak-anak di Palestina telah gugur akibat perang,” kata Puan.
Hal tersebut disampaikan Puan saat membuka MIKTA Speakers" Consultation ke-9 yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (20/11/2023). Adapun MIKTA merupakan grup negara-negara middle power (kekuatan menengah) yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.
Sementara MIKTA Speakers" Consultation merupakan forum konsultatif Ketua Parlemen MIKTA yang digelar setiap tahunnya untuk memperkuat kerja sama antara lembaga legislatif anggota MIKTA. Di kepemimpinan DPR di MIKTA tahun ini, Puan berharap pimpinan parlemen negara MIKTA menyerukan perdamaian dunia.
“Kita harus mendorong upaya untuk gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Kita harus upayakan akses terhadap bantuan kemanusiaan untuk dibuka seluas-luasnya,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Dan yang terpenting akar permasalahan yaitu penjajahan Israel atas Palestina harus segera dihentikan, dan sehingga Palestina dapat menjadi negara merdeka,” sambung Puan.
MIKTA Speakers" Consultation yang digelar di Jakarta ini dihadiri oleh Ketua National Assembly Korea Selatan, Kim-Jin Pyo, Ketua Grand National Assembly Turkiye, Numan KurtulmuÅ, Wakil Ketua Senat Australia, Andrew McLachlan, dan untuk pimpinan parlemen Meksiko diwakili oleh Sekretaris Parlemen, Fuesanta Guerrero Esquivel. Para pimpinan parlemen negara MIKTA pun juga membawa sejumlah delegasi.
Sebagai tuan rumah, DPR RI mengusung tema "Strengthening Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges" (Memperkuat Multilateralisme, Mengatasi Tantangan Antargenerasi) pada MIKTA Speakers" Consultation ke-9. Selain terkait multilateralisme, tema tersebut juga ditujukan untuk membahas isu-isu jangka panjang yang memiliki dampak lintas generasi.
Puan pun mengajak pimpinan parlemen negara MIKTA untuk merenungkan mengenai legacy yang akan diwariskan pimpinan saat ini kepada generasi penerus di masa depan.
“Apakah kita akan mewariskan langit yang biru, dan atau langit yang kelabu akibat polusi? Apakah kita ingin mewariskan sungai yang mengalir jernih atau sungai yang kering dan kotor? Apakah kita nanti akan mewariskan kondisi yang aman dan damai ataukah yang penuh kekacauan dan kekerasan?” tuturnya.
Menurut Puan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkadang luput dari perhatian. Hal tersebut lantaran generasi saat ini terlalu sibuk dengan urusan menyelesaikan masalah yang ada sekarang sehingga lupa bahwa apa yang dilakukan akan berdampak kepada generasi di masa depan.
“Sesungguhnya kita adalah generasi pertama yang dapat hidup lebih baik. Dibanding beberapa dekade lalu, tingkat harapan hidup telah meningkat, tingkat kemiskinan telah berkurang, kemajuan teknologi telah memperbaiki kualitas hidup, tingkat pendidikan juga sudah lebih tinggi,” sebut Puan.
Namun pada saat bersamaan, dunia disebut dihadapkan kepada berbagai tantangan yang bersifat multi-dimensi. Puan merinci, mulai dari ketegangan dan fragmentasi akibat rivalitas kekuatan besar telah meningkat, ketimpangan (inequality) menguat, hingga dampak perubahan iklim memburuk.
“Di saat kita memiliki kesempatan untuk mewariskan dunia yang lebih baik, kita menghadapi tantangan akan meninggalkan dunia yang lebih buruk jika kita tidak mengatasi berbagai permasalahan global ini,” ungkap mantan Menko PMK tersebut.
Oleh karenanya, Puan mengajak parlemen negara-negara MIKTA untuk mencegah terjadinya permasalahan baru akibat tindakan saat ini. Misalnya kebijakan yang memicu meningkatnya ketegangan atau konflik antarnegara.
“Parlemen yang mewakili suara rakyat, harus lebih aktif membawa perspektif rakyat dalam menjawab berbagai permasalahan global. Karena rakyat saat ini telah memiliki kesadaran lebih besar atas berbagai persoalan internasional,” tukas Puan.
“Kita melihat rakyat turun ke jalan di berbagai negara untuk suarakan perdamaian di Palestina. Kita melihat anak-anak muda turun ke jalan untuk meminta negara menurunkan emisinya,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan mengatakan, berbagai permasalahan global telah berdampak langsung bagi rakyat. Untuk itu, parlemen harus hadir ketika rakyat terkena dampak krisis internasional.
“Parlemen harus berperan dan selalu menjadi bagian dari solusi. Berbagai permasalahan global tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Karenanya kita harus menggunakan diplomasi parlemen, sebagai alat untuk menyuarakan aspirasi rakyat,” jelas Puan.
“Parlemen harus memaksimalkan diplomasi parlemen sebagai forum yang dapat membawa suara rakyat ke tingkat global,” imbuhnya.
Puan menjelaskan soal tema yang diambil DPR pada MIKTA Speakers’ Consultation yang ke-9. Menurutnya tema tersebut diambil didasari keyakinan bahwa tantangan global saat ini bersifat trans-nasional dan juga lintas-generasi yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan solusi, termasuk peran parlemen.
“Dalam hal ini, MIKTA sebagai kumpulan negara berkekuatan menengah, mempunyai posisi unik dalam tata kelola global dan regional. MIKTA dapat bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang, negara utara dan selatan, negara barat dan timur,” papar Puan.
Cucu Bung Karno itu mengingatkan parlemen MIKTA untuk menjadi “kekuatan positif dan konstruktif” bagi dunia yang lebih aman dan sejahtera. Puan menilai, parlemen negara MIKTA perlu lebih sering berkonsultasi di sela-sela pertemuan parlemen internasional untuk membahas berbagai isu yang merupakan kepentingan bersama.
“Saat dunia sedang banyak bicara tentang rivalitas kekuatan besar, maka MIKTA dapat memberi perspektif tersendiri terkait kepentingan negara miskin, negara berkembang, emerging countries, dan juga middle power,” imbaunya.
Lebih lajut, Puan menyebut parlemen MIKTA perlu mendorong reformasi pada tata kelola global di PBB dan berbagai institusi keuangan internasional yang lebih mencerminkan kekuatan politik dan ekonomi saat ini dan di masa depan.
Parlemen MIKTA pun diingatkan agar dapat membentuk tata kelola global yang lebih inklusif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, berdasarkan pada hukum internasional.
“MIKTA harus dapat membentuk terciptanya saling kepercayaan (trust building) di antara kekuatan besar dan juga antar negara yang berkonflik. Hal ini untuk menghindari fragmentasi yang lebih besar dan polarisasi antar negara di dunia, serta agar membangun dunia yang bersatu,” terang Puan.
Di sisi lain, parlemen negara MIKTA juga diminta untuk mendorong berkembangnya budaya damai (culture of peace). Puan mengatakan hal tersebut penting mengingat meningkatnya ketegangan akibat dinamika geopolitik.
“Kita harus menggunakan cara damai, dan dialog dalam menyelesaikan masalah.
Dengan budaya damai, maka kita harus menolak jalan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan antar negara,” ujarnya.
“Kita juga harus lebih membiasakan diri memiliki toleransi terhadap perbedaan yang ada. Dengan demikian kita dapat mewariskan dunia yang lebih damai bagi generasi mendatang,” tambah Puan.
Menurutnya, dunia yang damai merupakan fondasi bagi kita untuk dapat mencapai kesejahteraan. Sebab, kata Puan, tidak ada pembangunan tanpa dilandasi kondisi negara yang damai.
“Dunia yang damai merupakan fondasi bagi kita dapat mempraktekkan nilai demokrasi.
Selain hal ini, kita masih harus bekerja keras untuk generasi mendatang,” katanya.
Salah satu kerja keras yang harus dilakukan negara dunia seperto pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di antaranya dalam upaya mengentaskan kemiskinan, mengatasi perubahan iklim, dan mengupayakan kesetaraan gender.
“78 tahun lalu para pendiri PBB menyepakati Piagam PBB yang di buka dengan: We, the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war. Hari ini kita membahas kembali pentingnya mewariskan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang,” jelas Puan.
“Ini merupakan tanggung jawab bersama, karena nasib dunia tidak boleh ditentukan oleh segelintir negara saja,” lanjutnya.
Maka dari itu, Puan mengajak seluruh parlemen anggota MIKTA meneguhkan komitmen agar bersatu demi dunia yang lebih baik.
“Saya mengajak seluruh parlemen anggota MIKTA untuk meneguhkan komiten kita untuk menciptakan dunia yang damai, sejahtera, dan bumi yang hijau, untuk kita wariskan kepada generasi mendatang,” tutup Puan.
