Pemerintahan Prabowo-Gibran harus memastikan kedaulatan negara tidak dalam potensi ancaman serius.

Hal ini perlu dipastikan mengingat Indonesia tengah kehadiran raksasa telekomunikasi dunia yakni Starlink.

Meski Starlink tujuannya bisnis tapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak bakal mengancam kedaulatan kita. Jika berkaca pada kasus Ukraina, Starlink justru keluar dari koridor bisnisnya dalam artian dia ikut campur membantu Ukraina yang tengah berkonflik dengan Rusia.

Tentu ini jadi semacam kekhawatiran bilamana hal itu dilakukan di kita, bagaimana kalau mereka bantu kelompok separatis misalnya. Belum lagi adanya potensi merusak moralitas generasi bangsa ini yakni semakin mudahnya para generasi muda mengakses konten-konten berbau asusila hingga judi online.

Selain itu, potensi ancaman lainnya yang bakal dihadapi yaitu jalur komunikasi politik akan sulit terkontrol.

Bisa terjadi instabilitas politik karena kekuasaan tidak akan lagi mampu mengontrol saluran-saluran komunikasi. Semua orang bebas akses internet tanpa takut dimatikan oleh otoritas kekuasaan. Contoh, ketika akses komunikasi Ukraina diputus Rusia, starlink justru membuka hambatan itu.

Langkah yang harus dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan yaitu menekan starlink agar mau tunduk dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

Atau putus kerjasamanya bila perlu, pertimbangannya yaitu tadi soal kedaulatan dan potensi instabilitas politik. Tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan selain soal ekonomi juga potensi infiltrasi asing melalui berbagai macam cara. Termasuk serangan kedaulatan melalui jalur internet. Patut diduga Starlink tengah memamerkan konsep proxy war gaya baru yang dibungkus dengan bisnis. Waspadalah!