Oleh Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas pada hari Jumat, 07 Jun 2024 - 12:57:57 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemerintahan Prabowo-Gibran Harus Waspadai Kehadiran Starlink

tscom_news_photo_1717739877.jpg
Fernando Emas Pengamat Politik (Sumber foto : Istimewa)

Pemerintahan Prabowo-Gibran harus memastikan kedaulatan negara tidak dalam potensi ancaman serius.

Hal ini perlu dipastikan mengingat Indonesia tengah kehadiran raksasa telekomunikasi dunia yakni Starlink.

Meski Starlink tujuannya bisnis tapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak bakal mengancam kedaulatan kita. Jika berkaca pada kasus Ukraina, Starlink justru keluar dari koridor bisnisnya dalam artian dia ikut campur membantu Ukraina yang tengah berkonflik dengan Rusia.

Tentu ini jadi semacam kekhawatiran bilamana hal itu dilakukan di kita, bagaimana kalau mereka bantu kelompok separatis misalnya. Belum lagi adanya potensi merusak moralitas generasi bangsa ini yakni semakin mudahnya para generasi muda mengakses konten-konten berbau asusila hingga judi online.

Selain itu, potensi ancaman lainnya yang bakal dihadapi yaitu jalur komunikasi politik akan sulit terkontrol.

Bisa terjadi instabilitas politik karena kekuasaan tidak akan lagi mampu mengontrol saluran-saluran komunikasi. Semua orang bebas akses internet tanpa takut dimatikan oleh otoritas kekuasaan. Contoh, ketika akses komunikasi Ukraina diputus Rusia, starlink justru membuka hambatan itu.

Langkah yang harus dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan yaitu menekan starlink agar mau tunduk dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

Atau putus kerjasamanya bila perlu, pertimbangannya yaitu tadi soal kedaulatan dan potensi instabilitas politik. Tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan selain soal ekonomi juga potensi infiltrasi asing melalui berbagai macam cara. Termasuk serangan kedaulatan melalui jalur internet. Patut diduga Starlink tengah memamerkan konsep proxy war gaya baru yang dibungkus dengan bisnis. Waspadalah!

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Opini

Optimalisasi Sistem Bikameral di Indonesia: Tantangan dan Solusi.

Oleh DR Chudry Sitompul,Praktisi dan Pengamat Hukum.
pada hari Jumat, 07 Feb 2025
Sistem politik Indonesia menganut sistem bikameral, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di bawah naungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, ...
Opini

SURAT TERBUKA: Emas Sebagai Cadangan Strategis Nasional Kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto

Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, Emas telah menjadi pilar fundamental dalam sejarah peradaban manusia, tidak hanya sebagai komoditas bernilai tinggi, tetapi juga sebagai instrumen ...