Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 28 Jun 2015 - 15:07:49 WIB
Bagikan Berita ini :

PDIP: Menteri Bidang Ekonomi tak Mampu Terjemahkan Visi-Misi Jokowi

49jokowi1.jpg
Jokowi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah mengatakan bahwa saat ini menteri di bidang perekonomian belum bisa menerjemahkan visi misi Presiden Joko Widodo dalam melakukan pembangunan.

Pasalnya, ekonomi Indonesia tahun ini sangat buruk dan lamban lantaran berada di bawah 5 persen perkembangannya. Maka dari itu tidak salah kalau Jokowi melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini.

"Kami menilai cita-cita pembangunan nasional belum mampu diterjemahkan oleh para menteri Pak Jokowi, dan ini yang terburuk," kata Basarah di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (28/6/2015).

Lebih lanjut Basarah mengaku kalau pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Jokowi terkait nama-nama calon menteri yang bakal masuk dalam kabinetnya. Hanya saja ia enggan berkomentar nama-nama tersebut apakah berasal dari internal PDIP atau di luar KIH.

"Siapa calon kabinetnya nanti, pastinya akan dibahas dengan Ibu Megawati dan itu tidak untuk konsumsi publik," ungkapnya. (iy)

tag: #Kabinet kerja jokowi  #menteri jokowi  #reshuffle kabinet  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Akademisi: Proyek Jalan Trans Halmahera Menguntungkan Perusahaan Tambang, Bukan Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 04 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Astuti N Kilwouw menilai proyek pembangunan Jalan Trans Halmahera bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat, melainkan ...
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...