JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ditenggarai tengah bersiap menguasai sektor keuangan nasional. Salah satunya terlihat dalam kontestasi kepemimpinan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030.
Hal itu terlihat dari profil para calon Ketua Dewan Komisioner (KDM), Wakil Ketua Dewan Komisioner (WDM) dan Anggota Dewan Komisioner (ADK) yang tengah dalam proses seleksi di Presiden dan di Komisi XI DPR.
Tiga dari delapan calon yang masih lolos seleksi saat ini tercatat sebagai alumni STAN yaitu, M. Iman Nuri H. B. Pinuji yang diajukan sebagai calon Ketua Dewan Komisioner LPS, lalu calon Wakil Ketua LPS, Farid Azhar Nasution alumni STAN 1992. Terakhir, calon Anggota Dewan Komisioner LPS, Ferdinan Dwikoraja Purba yang merupakan alumni Diploma Akuntansi STAN 1994.
Untuk seleksi calon KDM LPS dan ADK, saat ini sudah tahap menunggu keputusan Presiden yang selanjutnya disampaikan ke DPR untuk menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR. Adapun para calon KDM LPS masing-masing, Dwityapoetra Soeyasa Besar, M. Iman Nuri H. B. Pinuji dan Purbaya Yudhi Sadewa. Sedangkan, nama calon ADK adalah, Agresius R. Kadiaman, Ferdinan Dwikoraja Purba dan Teguh Supangkat. Untuk Ferdinand Dwikoraja diketahui pernah ditolak DPR menjadi Anggota Badan Supervisi LPS.
Sementara untuk calon WDK LPS, dua kandidat yaitu Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution sudah menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR, tetapi sampai saat ini belum diumumkan ke publik tanpa alasan yang jelas.
Keberadaan tiga calon alumni STAN itu, M. Iman Nuri H. B. Pinuji, Farid Azhar dan Ferdinan Dwikoraja Purba diduga akan mulus melangkah ke LPS, karena Ketua Komisi XI DPR saat ini Ahmad Misbakhun juga merupakan alumni STAN. Adapula alumni STAN lainnya di Komisi XI DPR yakni Ecky Awal Mucharam.
Menanggapi hal itu, Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat Siprianus Jewarut mengatakan, keberadaan para pimpinan dari satu alumni dalam satu lembaga keuangan yang mengedepankan kepercayaan public, sangat berpotensi menggerus tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Apalagi, Presiden Prabowo Subianto tengah gencar-gencarnya memerangi kasus korupsi yang menjadi penyebab kemiskinan masyarakat dan ketimpangan pendapatan.
“Geng-geng dari kampus dalam satu institusi atau perusahaan itu sudah terbukti menjadi akar pelanggaran GCG yang pada akhirnya mengarah ke korupsi berjamaan. Apalagi, jika mereka menyusup ke lembaga-lembaga keuangan yang di situ ada dana publik seperti LPS,” tuturnya.
Di sektor keuangan jelasnya, para mafia/kartel-nya lebih piawai dibanding dengan mafia-mafia lainnya seperti mafia migas, mafia tanah dan mafia pangan.
“Makanya mereka disebut kejahatan kerah putih atau white collar crime. Mereka melakukan kejahatan terkait pekerjaan mereka yang seringkali melibatkan diri dalam penipuan, penyalahgunaan posisi, atau pelanggaran kepercayaan untuk keuntungan finansial pribadi atau korporasi,” jelasnya.
Para mafia itu kebanyakan menelusup ke dalam institusi dengan memanfaatkan kelemahan GCG, salah satunya karena pimpinannya satu korps alumni.
Korupsi Pajak
Belum hilang diingatan masyarakat, kasus Rafael Alun Trisambodo, Yul Dirga, Handang Soekarno dan Wahono Saputro yang harus meringkuk di Lembaga Pemasyarakatan menjalani hukuman atas kasus korupsi pajak yang merugikan negara.
KPK seperti diberitakan beberapa waktu lalu mengatakan circle Rafael itu merupakan alumni STAN angkatan 1986 di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Dari catatan, ada dua pejabat pajak berlatar alumni STAN angkatan 1986 yang dipidana kasus korupsi.
Mereka adalah Yul Dirga yang divonis 7,5 tahun penjara karena menerima suap dari distributor resmi kendaraan premium dengan merek Jaguar hingga Bentley. Dia kala itu menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta.
Lalu ada pejabat Dirjen Pajak Handang Soekarno yang divonis 10 tahun, karena menerima suap Rp1,9 miliar, untuk mempermulus masalah pajak PT EK prima Ekspor Indonesia.
Terakhir, ada juga pejabat pajak Wahono Saputro yang terseret pusaran Rafael Alun. Wahono diperiksa KPK karena istrinya memiliki saham di perusahaan milik istri Rafael Alun di Minahasa Utara. Wahono Saputro pun diketahui alumni STAN 1986.
Konspirasi dari para pelaku itu dipantau KPK melalui grup alumni sebagaimana dibenarkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK saat itu, Pahala Nainggolan. “Itu geng tuh ada, ada banget. Ini angkatan dia juga, pejabat juga,” serunya.
