JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Direktur Politic and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mendesak,
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI dapat melakukan audit atas tantiem dan bonus yang diterima oleh jajaran direksi dan komisaris BUMN.

Jerry merasa audit diperlukan sebagai bentuk transparansi keuangan negara yang selama ini dinikmati oleh para direksi dan komisaris BUMN.

Selain itu, kata Jerry, langkah ini perlu diambil sebagai bentuk dukungan atas sikap tegas Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus tantiem bagi komisaris BUMN sebagai bagian dari reformasi pengelolaan perusahaan negara.

“Saya mengusulkan agar adanya audit kepada tantiem dan bonus kepada direksi-komisaris BUMN. Karena ini sesuai amanat UUD 1945 Pasal 23E dan fungsi BPK sendiri yaitu melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara,” kata Jerry.

Jerry menambahkan, pentingnya audit yang dilakukan BPK RI atas tantiem dan bonus yang diterima oleh jajaran direksi-komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini.

Jerry khawatir selama ini tantiem dan juga bonus yang diterima oleh jajaran direksi dan komisaris BUMN tidak dipergunakan dengan semestinya sehingga juga perlu diaudit oleh BPK.

Bukan tanpa sebab, lanjut Jerry, total bonus berbasis laba ini mencapai sekitar Rp18 triliun per tahun, bahkan ada komisaris yang menerima hingga Rp40 miliar setahun hanya dari rapat bulanan.

“Langkah ini juga merupakan bagian dari reformasi pengelolaan perusahaan negara seperti yang disampaikan Presiden Prabowo,” ungkap Jerry.

Jerry mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus tantiem dan juga bonus bagi komisaris BUMN sebagai bagian dari reformasi pengelolaan perusahaan negara.

Jerry menuturkan, penghapusan tantiem merupakan langkah tepat lantaran anggaran yang selama ini diterima komisaris perusahaan pelat merah dapat dialihkan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas.

Jerry menambahkan, anggaran dari penghapusan tantiem dan juga bonus bagi komisaris-direksi BUMN juga dapat digunakan untuk memaksimalkan program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo yang pro rakyat.

“Salah satunya untuk mewujudkan swasembada pangan yang menjadi target dari Presiden Prabowo,” tandas Jerry.