TEROPONGSENAYAN.COM - Jakarta, Situasi politik nasional kembali mendapat sorotan setelah aksi unjuk rasa pengemudi ojek online pada 25–28 Agustus 2025 diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan hingga menelan korban jiwa. Affan Kurniawan, seorang pengendara ojek online, meninggal dunia dan kini disebut sebagai martir perjuangan ekonomi rakyat.

Dalam merespons kondisi tersebut, 98 Resolution Network—jaringan eksponen gerakan mahasiswa 1998 dan alumni kelompok Cipayung yang kini mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran—mengeluarkan sikap politik. Mereka menegaskan bahwa aspirasi pengunjuk rasa sejatinya sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo, khususnya dalam agenda melawan korupsi, mengurangi ketergantungan ekonomi pada asing, dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

Duka dan Kritik atas Bentrokan

Poin pertama pernyataan 98 Resolution Network adalah menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan. Mereka menilai tragedi ini menjadi pengingat bahwa persoalan kesejahteraan rakyat, terutama kelompok pekerja informal seperti pengemudi ojek online, belum terselesaikan.

Di sisi lain, jaringan ini juga mengkritisi terjadinya bentrokan yang menimbulkan korban baik di kalangan pengunjuk rasa maupun aparat. Mereka menekankan pentingnya mengakhiri praktik kekerasan dalam penyampaian pendapat.

Aspirasi Ojek Online dan Kebijakan Pemerintah

Salah satu isu krusial yang mereka angkat adalah tingginya potongan tarif oleh aplikator ojek online. Mereka mendesak agar potongan tersebut diturunkan maksimal menjadi 10%, guna melindungi penghasilan pengemudi dan mengurangi beban pemerintah.

Dukungan diberikan karena, menurut mereka, di era Presiden Prabowo pengemudi ojek online mulai mendapat pengakuan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi nasional, termasuk melalui pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Prabowo dan Agenda Anti-Korupsi

98 Resolution Network menyebut bahwa “suasana batin pengunjuk rasa” sebenarnya sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo untuk memerangi apa yang mereka sebut sebagai “kaum serakahnomic”—para pelaku korupsi kelas kakap di sektor strategis.

Mereka merujuk pada langkah pemerintah menyita 3,1 juta hektare lahan sawit bermasalah, serta penindakan hukum di sektor migas, timah, dan perkebunan. Aksi ini disebut sebagai titik tolak pembenahan tata kelola sumber daya alam dan keuangan negara.

Efisiensi Anggaran dan Reformasi BUMN

Komitmen lain yang disoroti adalah kebijakan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo, menurut mereka, bertekad memangkas praktik tantiem berlebihan direksi dan komisaris BUMN, gaji tak wajar, hingga tunjangan aparatur negara yang dinilai memberatkan keuangan negara.

Agenda ini dipandang sebagai langkah konkret menata keuangan negara agar lebih berpihak kepada rakyat, sekaligus menjadi simbol keberpihakan terhadap aspirasi publik.

Kritik dan Perbaikan Program Pemerintah

Meski mendukung, 98 Resolution Network tetap mengingatkan bahwa sejumlah program populis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu terus dievaluasi. Kritik publik terkait tata kelola, struktur penyelenggaraan, hingga mekanisme pelaksanaan dinilai wajar dan harus dijadikan bahan perbaikan.

Kemandirian Ekonomi dan Politik Nasional

Selain itu, mereka menegaskan pentingnya strategi Presiden Prabowo untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, impor, dan anggaran defisit. Kebijakan ini dipandang relevan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan kemandirian ekonomi serta distribusi keuangan yang lebih mengalir ke sektor produktif dan ekonomi akar rumput.

Menjaga Etika Politik dan Ruang Demokrasi

Dalam aspek politik, 98 Resolution Network menyerukan agar para penyelenggara negara—baik DPR, pemerintah pusat maupun daerah—berhati-hati dalam berkomunikasi publik. Mereka mengingatkan agar tidak ada pernyataan provokatif yang dapat memicu keresahan rakyat.

Mereka juga menekankan komitmen Presiden Prabowo dalam menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Unjuk rasa, menurut mereka, merupakan manifestasi kehendak rakyat untuk perbaikan bangsa.

Inisiatif Dialog dan Resolusi Bersama

Sebagai langkah konkret, 98 Resolution Network menyatakan akan memprakarsai dialog lintas elemen bangsa. Tujuannya adalah membangun resolusi bersama untuk mengatasi persoalan mendasar negara, sekaligus menyelaraskan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah.

Analisis: Posisi 98 Resolution Network

Pernyataan ini menunjukkan bahwa para eksponen 1998 yang dahulu berada di garis depan menumbangkan rezim otoriter, kini mengambil posisi strategis dalam mendukung pemerintahan. Ada dua sisi yang menonjol:

1. Legitimasi Moral – Dengan membawa nama “98”, jaringan ini berusaha menegaskan posisi moral sebagai kelompok yang sejak awal berpihak pada demokrasi dan rakyat kecil.

2. Kalkulasi Politik – Dukungan terhadap Presiden Prabowo diimbangi dengan dorongan konkret pada isu kesejahteraan (ojek online), reformasi ekonomi, dan agenda anti-korupsi.

Namun, langkah mereka juga bisa dibaca sebagai upaya meredam eskalasi protes rakyat dengan membangun narasi bahwa Presiden sebenarnya sejalan dengan aspirasi demonstran.