JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Indonesia (BEM UI) menuntut adanya pembentukan tim investigasi independen terkait aksi unjuk rasa, khususnya mengenai dugaan makar yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan tim ini untuk membuktikan ucapan presiden sekaligus agar gerakan mahasiswa tidak lagi terhambat.

Usulan ini disampaikan Ketua BEM UI Agus Setiawan dalam forum penyampaian aspirasi mahasiswa kepada DPR. Perwakilan 16 organisasi mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Agus mengatakan bahwa kehadiran 16 organisasi kemahasiswaan di gedung DPR merupakan bentuk kecintaan mahasiswa atas berbagai kondisi bangsa saat ini.

"Sebetulnya tadi malam, kami sempat mengambil momen refleksi sendiri, karena kami amat sedih melihat dinamika bangsa hari ini, yang seakan-akan kok rasa-rasanya malah merugikan kita sebagai bagian dari warga negara,” kata Agus di hadapan pimpinan DPR, Rabu (3/9/2025).

“Maka dari itu saya membuat satu catatan refleksi Indonesia hari ini dengan satu tajuk "Menyelamatkan Demokrasi dan Menegakkan Supremasi Sipil"," sambungnya.

Agus kemudian mengungkit situasi nasional beberapa waktu belakangan ini, terutama sepanjang Agustus 2025 di mana menurutnya terjadi krisis multidimensi yang mencakup soal legislasi, demokrasi sosial hingga sektor keamanan. Bahkan, aksi unjuk rasa memprotes DPR harus menelan korban jiwa yakni seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob.

"Kita lihat aksi demonstrasi terjadi di berbagai titik dan kami pun dari golongan mahasiswa sempat turun ke jalanan, terutama ketika kami mendapatkan kabar bahwa seorang kawan kami yang mendapatkan represivitas daripada aparat hukum kala itu,” jelas Agus.

“Affan Kurniawan menjadi korban meninggalnya dari aparat penegak hukum yang seakan-akan sengaja, dan inilah yang memantik rasa kemanusiaan kami untuk hadir di jalanan," lanjutnya.

Di tengah duka pelaksanaan aksi unjuk rasa, Agus menyebut muncul pernyataan dari Presiden RI Prabowo Subianto bahwa ada dugaan makar dari berbagai aksi yang barangkali terprovokasi oleh sebagian oknum.

"Karena kami khawatir bahwa gerakan kami hari ini justru ditunggangi oleh sebagian oknum ini, tetapi di sisi lain saya juga tidak bisa terus-terusan seperti itu,” sebut Agus.

“Maka kemudian di dalam forum ini saya berharap bapak Sufmi Dasco, bapak Saan Mustofa, bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim Investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi sepanjang bulan Agustus ini," paparnya.

Agus menilai pernyataan presiden menghambat gerakan mahasiswa untuk turun ke jalan. Oleh karenanya mahasiswa beranggapan diperlukan tim investigasi untuk membuktikan apa yang disangkakan oleh pemerintah.

"Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin menginvestigasi ini dan mengusut tuntas semuanya sehingga apa yang disampaikan bapak Presiden dapat dibuktikan,” ungkap Agus.

“Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan itu," tambahnya.

Menanggapi usulan pembentukan tim investigasi independen, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tupoksi dari pemerintah.

"Usulan pembentukan tim investigasi segala macam, barusan Prof (Dasco) sudah menyampaikan mana yang akan dilakukan dan tupoksinya itu nanti ada di pemerintah," ujar Cucun dalam kesempatan yang sama.

Kendati demikian, Cucun mengatakan bahwa pimpinan DPR akan menyampaikan kepada pemerintah usulan tersebut. Sebagai fungsi pengawasan, DPR akan menindaklanjuti tim tersebut dengan mengawasinya melalui Komisi III DPR yang bermitra dengan Kepolisian RI (Polri).

"Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, nanti kita sampaikan dan kita dengar ada atau tidaknya tim investigasi. Tapi fungsi pengawasan melekat di kami semua di DPR, makanya dengan aspirasi ini sesuai dengan usulan-usulannya akan di tindaklanjuti oleh AKD, komisi yang menangani mitranya tadi," terang Cucun.

"Kalau mengawasi aparat Kepolisian ada di komisi III, itu sudah melekat pengawasan di kami di DPR," imbuh legislator yang juga bertugas di Komisi III DPR itu.

Lebih lanjut, Cucun juga menanggapi soal tunjangan rumah Rp 50 juta per anggota DPR yang menuai diprotes masyarakat. Cucun menegaskan bahwa per akhir Agustus 2025, tunjangan tersebut telah dibatalkan.

"Tadi sudah disampaikan Prof Dasco bahwa per 31 Agustus kita semua, sesuai dengan apa yang sudah ditindaklanjuti hasil pertemuan Pak Presiden pimpinan DPR dan pimpinan partai politik sudah sepakat semuanya,” tutur Cucun.

Menurut Cucun, nantinya pimpinan-pimpinan fraksi yang akan menindaklanjuti dan melakukan sosialisasi terkait hal ini.

"Sehingga apa yang menjadi keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan terkait anggota sudah diketahui semuanya," ucap Wakil Ketua DPR bidang Korkesra tersebut.

Cucun pun menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam aksi unjuk rasa yang digelar sejak 25 Agustus hingga 31 Agustus 2025.

"Sebagai pimpinan DPR menyampaikan duka cita atas saudara kita Affan (pengemudi ojol yang dilindas Rantis Brimob), yang menjadi korban peristiwa kemarin. Juga yang masih di rumah sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah, Tuhan YME," pungkas Cucun.