JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati menyambut baik langkah Pemerintah yang akan merevitalisasi 11.179 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA dalam program Percepatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PSPP). Meski anggaran turun, ia meminta program revitalisasi tetap berkelanjutan.
Esti pun meyakini program ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam memastikan lingkungan belajar yang layak dan mendukung pengembangan potensi siswa.
Meski begitu, Esty menekankan bahwa revitalisasi sekolah tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Ia mengingatkan agar pelaksanaan program harus menjamin kualitas hasil pembangunan, keberlanjutan pemeliharaan sarana prasarana, serta transparansi penggunaan anggaran agar benar-benar memberi dampak positif bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
“Skema swakelola berbasis partisipasi masyarakat memang sejalan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Tetapi, DPR akan mengawasi ketat agar setiap tahap pembangunan berjalan sesuai standar mutu, tidak hanya sekadar cepat selesai,” kata Esti Wijayati, Kamis (18/9/2025).
Seperti diketahui, sebanyak 11.179 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menerima bantuan dalam rangka revitalisasi satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan yang sudah melakukan PKS terdiri dari 1.260 PAUD, 3.903 SD, 3.974 SMP, dan 2.042 SMA.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, mengatakan bahwa revitalisasi sekolah atau Percepatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PSPP) itu merupakan Program Hasil Terbaik dan Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo subianto pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 Bulan Mei 2025 lalu. Total sasaran revitalisasi satuan pendidikan itu adalah 13.834 sekolah.
Untuk penyaluran dana revitalisasi, per tanggal 8 September 2025 telah disalurkan sebanyak 70 persen dari total pagu bantuan ke 9.595 sekolah, yakni 1.071 PAUD, 3.832 SD, 2.650 SMP, dan 2.042 SMA.
Sementara realisasi tahap II sebesar 30% dari total jumlah pagu bantuan akan diberikan setelah kemajuan pelaksanaan pembangunan fisik sekolah telah mencapai 70%. Kemendikdasmen menargetkan seluruh pembangunan fisik sekolah dapat rampung pada Desember 2025.
“Di tengah menurunnya anggaran Kemendikdasmen, program ini tentunya sangat baik karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan Indonesia,” tutur Esti.
Esti lantas menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan dan evaluasi pascapembangunan. Ia menilai, sekolah harus diberikan dukungan teknis agar mampu merawat dan mengelola sarana pendidikan secara berkelanjutan.
"Sehingga kemudian, investasi besar negara tidak kembali rusak dalam waktu singkat," sebutnya.
Selain itu, Esti mendorong agar revitalisasi sekolah terintegrasi dengan peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, dan pemenuhan sarana penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, serta akses internet.
“Jangan sampai revitalisasi hanya menghasilkan gedung megah tanpa peningkatan kualitas pendidikan di dalamnya. Pendidikan bermutu lahir dari kombinasi lingkungan belajar yang baik, guru yang sejahtera, serta dukungan sarana penunjang yang memadai,” papar Esti.
Esti menyatakan, Komisi X DPR berkomitmen untuk memastikan bahwa revitalisasi 11.179 sekolah benar-benar menjawab kebutuhan riil dunia pendidikan dan dilakukan secara transparan.
"Serta berpihak pada peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan nasional," ungkap Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
Esti juga memberi catatan agar revitalisasi mencakup hingga ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Termasuk peningkatan pelayanan bagi murid dan kesejahteraan para gurunya.
“Daerah 3T harus mendapatkan perhatian baik dari sisi infrastuktur-nya maupun kesejahteraan gurunya,” ucap Esti.
“Keluhan tentang sekolah-sekolah yang rusak dan tidak layak juga harus mendapatkan penanganan segera dalam rangka memberikan fasilitas belajar yang aman dan nyaman untuk anak-anak menimba ilmu,” sambungnya.
Esti pun menyoroti upaya revitalisasi belasan ribu sekolah yang dilakukan di tengah anggaran Kemendikdasmen. Adapun dalam anggaran Rancangan APBN 2026, anggaran Kemendikdasmen turun menjadi hanya Rp 55 Triliun. Jumlah ini dinilai sedikit mengingat banyak program Kemendikdasmen yang akan berjalan, salah satunya Wajib Belajar 13 tahun.
Oleh karenanya, Esti mendukung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu"ti untuk berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait besaran anggaran yang diterima kementeriannya di RABPN 2026. Ia berharap, pertemuan Abdul Mu"ti dengan Presiden Prabowo bisa menambah anggaran Kemendikdasmen.
Sebagai informasi, pada rapat kerja Komisi X dan Kemendikdasmen pada Kamis (4/9) lalu, DPR RI menyetujui usulan tambahan RAPBN sebesar Rp 52,9 triliun. Tambahan ini akan digunakan untuk program Wajib Belajar 13 tahun, program kualitas pengajaran dan pembelajaran, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program pembangunan kebahasaan dan kesastraan, dan program dukungan manajemen.
Namun, setelah usulan di bawah ke rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, tambahan alokasi anggaran yang diterima Kemendikdasmen pada RAPBN 2026 hanya Rp 400 miliar.
Dengan demikian, pada rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikdasmen di Jakarta, Senin (15/9), komisi yang membidangi pendidikan itu mendukung penambahan anggaran Kemendikdasmen atas program-program yang belum terdanai dari anggaran Rp 400 miliar.
"Kami harap pertemuan Mendikdasmen dan Presiden dapat membuahkan hasil yang baik demi pembangunan dunia pendidikan nasional," pungkas Esti.
