JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai kinerja Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak optimal dan menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, gagasan untuk menghentikan atau membubarkan Satgas justru keliru dan berpotensi merugikan negara.

“Satgas BLBI itu punya mandat besar untuk menagih kerugian negara yang nilainya ditetapkan sebesar Rp110 triliun. Fakta bahwa belum semua piutang berhasil dikembalikan bukan alasan untuk dibubarkan, tetapi sebaliknya negara harus menunjukkan power di hadapan para pengemplang BLBI,” ujar Hardjuno di Jakarta, Minggu (21/9).

Ia menegaskan bahwa peran Satgas masih krusial, karena hingga kini masih terdapat aset sitaan yang belum dimonetisasi dan piutang yang belum tertagih. Selain itu, ia menilai kerugian negara tidak hanya berhenti pada pokok, melainkan juga bunga yang terus berjalan sejak krisis 1998. “Kalau bunga BLBI dihitung, nilainya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Itu artinya beban negara jauh lebih besar daripada yang disampaikan pemerintah,” imbuhnya.

Hardjuno juga mengingatkan adanya rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BLBI yang pernah dibentuk DPD RI, agar pemerintah tidak hanya mengedepankan pendekatan administratif, tetapi juga menindaklanjuti aspek pidana dari kasus BLBI. “Ini bukan sekadar soal penagihan, tetapi juga penegakan hukum. Jika ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang, harus diproses secara pidana,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa di tengah upaya efisiensi anggaran negara, pemerintah masih harus membayar bunga Obligasi Rekapitalisasi BLBI. “Puluhan triliun rupiah dibayar setiap tahun hanya untuk bunga obligasi. Ini sangat membebani APBN dan menimbulkan ketidakadilan jika para obligor BLBI dibiarkan lolos begitu saja.”

"Kalau Menkeu bilang dirinya koboi, hentikan atau moratorium pembayaran bunga obligasi rekap donk!," tandas Hardjuno.

Terakhir, Hardjuno menekankan, pembentukan Satgas BLBI seharusnya menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik pada negara. “Kalau Satgas justru dibubarkan, yang muncul adalah kesan negara kalah oleh para pengemplang. Ini bahaya bagi legitimasi pemerintah sekaligus merusak semangat pemberantasan korupsi,” ujar Hardjuno.