JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari mengurai beragam tantangan sekaligus langkah konkrit dalam mengatasi beragam tantangan dari program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya di Pulau Garam, Madura.
Hal tersebut tidak lepas dari orientasi program Sekolah Rakyat yang menjadi pemetik asa penting bagi seluruh elemen masyarakat yang bukan hanya sekedar program pendidikan semata, tetapi juga sebagai jalan penyemangat bagi para generasi bangsa khususnya dari kalangan keluarga kurang mampu.
Program tersebut juga diharapkan dapat menjadi motivasi penting bagi anak-anak dari kalangan keluarga kurang mampu khususnya di Madura, agar bisa terlepas dari nasib kurang baik dan mampu bersaing sejajar dengan anak-anak beruntung lainnya, termasuk anak-anak dari bangsa lain.
"Salah satu tujuan utama dari program Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo Subianto, yakni dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan melalui program pendidikan berkelanjutan. Hal ini tentu membutuhkan kolaborasi lintas sektoral dari semua stakeholder terkait," kata anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari, Minggu (28/9/2025).
Kolaborasi tersebut harus terus dilakukan sebagai upaya evaluasi mendasar seputar tantangan yang dihadapi, khususnya di awal pelaksanaan program Sekolah Rakyat. "Setidaknya terdapat tiga tantangan penting dalam program Sekolah Rakyat, meliputi guru, siswa hingga tantangan operasional dan anggaran," ungkapnya.
"Tantangan guru bisa terjadi seiring dengan penempatan dan kesejahteraan, tidak jarang guru mengundurkan diri karena penempatan jauh dan minumnya pembekalan. Tantangan siswa yang batal mengikuti program karena alasan asrama, dan bahkan lebih memilih sekolah reguler. Termasuk masalah infrastruktur, minimnya anggaran hingga kurangnya SDM berkualitas untuk mendukung program ini," imbuhnya.
Guna mengatasi beragam tantangan tersebut, diperlukan beberapa poin penting untuk dilakukan sebagai jawaban dan langkah konkrit. Di antaranya komitmen jangka panjang, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, integrasi sistem pendidikan nasional, serta pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan.
"Selain itu, tentunya juga diperlukan inovasi dalam model penyelenggaraan yang disesuaikan dengan kondisi lokal (local wisdom), termasuk pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengajar, dan pendanaan yang stabil dan transparan," jelasnya.
Karena itu dibutuhkan evaluasi mendasar untuk memastikan konsep program yang baik dapat menarik minat keluarga pra-sejahtera dan tidak menjadi sia-sia, termasuk juga perlunya penyamarataan dasar metode pembelajaran antara guru dari sekolah umum dan guru dari latar belakang pesantren untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
"Kami rasa juga sangat penting untuk tidak menghilangkan esensi kearifan lokal, khususnya di Madura. Terlebih di Madura banyak lembaga pendidikan berbasis pesantren yang hampir sama dengan konsep yang diterapkan program Sekolah Rakyat, yakni boarding school. Sehingga sangat penting adanya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pondok pesantren, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, SI, Persis dan lainnya," jelasnya.
Haal tersebut juga mendapat atensi dan apresiasi dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. "Bahkan dalam satu kesempatan di Bangkalan (Madura), Kemensos juga menginstruksikan kepada Kepala Sekolah Rakyat, agar senantiasa intens menjalani komunikasi dengan para tokoh dalam hal pendidikan agama dan karakter," sambung anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.
"Seperti kita ketahui bersama bahwa di Madura, juga memiliki akar keagamaan yang kuat, sehingga materi keagamaan juga perlu mendapat porsi lebih di sekolah rakyat, sekaligus harus menjadi salah satu sarana untuk untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional," tegas Ansari.
Sebab dirinya meyakini jika hal tersebut dilupakan, bukan tidak mungkin beberapa tahun mendatang justru hanya menjadi kenangan semata. "Penanaman materi kearifan lokal ini penting dilakukan, jika tidak bukan tidak mungkin hanya tinggal cerita dan bangsa kita sudah kehilangan identitas kebudayaannya karena tidak ada lagi yang peduli," pungkasnya.
Untuk diketahui, program Sekolah Rakyat di Madura hanya terdapat di tiga dari total empat kebupaten berbeda. Masing-masing di kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Sementara untuk kabupaten Sampang, belum terealisasi.
