JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Perdebatan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal harga keekonomian dan subsidi LPG 3 kg pekan ini menjadi sorotan publik. Ketua Umum SOKSI, Ali Wongso, menilai polemik ini mencerminkan langkah penting menuju transparansi publik tentang subsidi energi sekaligus wujud nyata kemauan politik Presiden Prabowo untuk memberantas kebocoran oleh mafia migas.
Berikut petikan wawancara pada Sabtu (04/10/2025) di Jakarta:
Wartawan (W): Bang Ali , apa pandangan anda soal perdebatan harga keekonomian LPG ini?
Ali Wongso (AW) : Saya melihatnya positif. Menkeu Purbaya berani membuka data ke publik bahwa harga keekonomian LPG 3 kg itu Rp42.750, sedangkan subsidi Rp 30.000 sehingga rakyat hanya membayar Rp12.750. Ini menyangkut triliunan rupiah uang rakyat , subsidi dari APBN.
Subsidi tidak bisa lepas dari harga keekonomian. Makin tinggi harga keekonomian, bisa makin besar subsidi negara. Jika ada mark-up atau inefisiensi, subsidi membengkak, dan rakyat yang menanggungnya. Karena itu, transparansi publik atas dasar harga keekonomian sangat penting untuk social control.
W : Jadi menurut Anda, apa peran Menkeu di sini masih proporsional?
AW : Ya proporsional. Menkeu bukan sekadar juru bayar terhadap angka-angka yang diputuskan kementerian teknis. Menkeu adalah pembantu Presiden, ikut bertanggung jawab atas setiap rupiah uang rakyat dalam APBN. Menkeu harus turut aktif mengawasi yang menyangkut keuangan negara.
Saya tidak melihat apa yang dilakukan Pak Purbaya ada yang melampaui tugasnya. Hanya orang naif dan rutinisme yang melihatnya tidak proporsional. Saya malah melihat Pak Purbaya ini memberi harapan besar dalam Kabinet Merah Putih. Semoga kompetensi, integritas, keberanian, problem solving oriented beliau menjadi role model Petinggi negara kedepan.
Dalam konteks mendorong transparansi publik ini, saya nilai adalah implementasi dari kemauan politik Presiden Prabowo untuk memberantas kebocoran keuangan negara selama ini termasuk dalam kaitan mafia migas dan untuk memastikan tata kelola subsidi yang lebih bersih. Sebab kalau harga keekonomian dibiarkan gelap, ruang mafia terbuka lebar. Dengan transparansi publik, ruang mafia itu paling tidak akan semakin sempit.
W : Apa yang paling mendesak dipublikasikan sekarang agar publik bisa melakukan kontrol sosial yang efektif?
AW : Yang mendesak adalah rincian komponen harga beserta metodologi perhitungannya. Publik berhak tahu elemen apa saja yang membentuk harga : harga kontrak atau CP internasional, kurs yang dipakai, biaya impor dan kepabeanan, biaya pelabuhan dan penyimpanan, proses bottling, ongkos transportasi antar-pulau, margin pemasok/distributor/ pengecer, biaya keselamatan, serta pungutan atau pajak lain. Bila semua komponen dan asumsi dibuka, akademisi, media, DPR, dan LSM dapat mereplikasi perhitungan dan mendeteksi kejanggalan dan kebocoran.
W : Bagaimana manfaat transparansi itu akan dirasakan langsung oleh rakyat?
AW : Ada tiga manfaat nyata. Pertama, legitimasi kebijakan : penyesuaian atau reformasi subsidi lebih mudah diterima bila disertai data komponen biaya. Kedua, mengurangi kebocoran : ruang bagi mafia migas dan mark-up menyempit ketika margin distribusi tampak transparan. Ketiga, kontrol sosial : publik bisa memantau kelayakan harga dan aliran subsidi sehingga uang negara sampai pada penerima subsidi yang tepat.
W : Bagaimana memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran tanpa memicu kelangkaan seperti peristiwa Februari 2025 lalu?
AW : Itu soal desain teknis dan kesiapan operasional. Langkah konkret yang harus ditempuh—serentak dan terintegrasi—mulai dari basis data penerima tunggal yang bersih, penyaluran melalui NIK/e-voucher, manajemen stok kuat, audit independen, digitalisasi, portal pengaduan, partisipasi masyarakat hingga sosialisasi, membuat subsidi akan jauh lebih tepat sasaran tanpa memicu kekurangan pasokan.
W : Menteri ESDM, terlihat enggan membuka data, apa pendapat Bang AW?
AW : Ada aspek teknis—data memang kompleks dan bisa disalahpahami—dan mungkin ada aspek institusional ; ESDM sebagai pemegang data mungkin merasa perlu menjaga konteks. Namun transparansi publik disini amat penting bagi rakyat. Solusi tepat menurut saya adalah ESDM mempublikasikan data beserta metodologi dan penjelasannya.
W : Seberapa penting dukungan politik Presiden dalam hal ini?
AW : Sangat penting. Inisiatif teknis Menkeu hanya bermakna bila didukung konsolidasi lintas kementerian—ESDM, Keuangan, Pertamina, BPH Migas—dan dorongan Presiden untuk publikasi metodologi serta otoritas audit independen, sangat perlu. Tanpa itu, reformasi dengan transparansi untuk rakyat akan rentan berhenti di tingkat retorika.
W : Pesan terakhir Bang?
AW : Debat Purbaya–Bahlil ini harus berubah dari adu klaim menjadi momentum transparansi untuk rakyat : buka komponen harga penuh, tata ulang penyaluran subsidi berbasis penerima, siapkan logistik menuju sasaran penerima agar kelangkaan tak terulang, dan beri ruang kontrol sosial nyata. Pemerintah harus memilih : pro-rakyat.
