JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin kepada sekitar 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jakarta. Namun Nurhadi memberi wanti-wanti.
Nurhadi mengingatkan agar Kemhan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya menghargai langkah Kementerian Pertahanan yang ingin berkontribusi dalam memperkuat ketahanan kesehatan rakyat melalui distribusi multivitamin ke Dapur Makan Bergizi (MBG). Namun, semangat baik tersebut harus tetap berada dalam koridor sistem kesehatan nasional," kata Nurhadi, Selasa (7/10/2025).
"Sebagaimana diatur oleh undang-undang dan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga teknis yang berwenang, seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM," sambungnya.
Nurhadi menyebut distribusi obat dan vitamin bukan sekadar kegiatan logistik, tetapi menyangkut aspek keselamatan publik. Karena itu, ia mengingatkan agar setiap produk yang beredar dan dikonsumsi masyarakat harus melalui proses uji, pengawasan, dan sertifikasi yang ketat agar tidak menimbulkan risiko kesehatan.
"Tanpa koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM, niat baik bisa berujung pada persoalan serius di lapangan," tegas Nurhadi.
Seperti diketahui, Kemhan menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin kepada sekitar 100 SPPG alias dapur MBG di wilayah Jakarta pada Rabu (1/10).
Penyaluran vitamin ini merupakan bagian dari dukungan Kemhan untuk memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat, sekaligus menyuplai kebutuhan prajurit TNI dalam rangka HUT ke-80 TNI.
Multivitamin bernama Vitarma ini merupakan produk Pusat Farmasi Pertahanan, Pabrik Obat Pertahanan Negara, di bawah Kementerian Pertahanan, sebagaimana keterangan kemasan kardus multivitamin itu.
Selain vitamin, Kemhan juga menyerahkan 17,4 juta butir obat kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Obat-obatan tersebut akan didistribusikan melalui koperasi desa dan kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh pelosok tanah air.
Pada prinsipnya, Nurhadi mendukung upaya Kemhan dalam memperkuat ketahanan kesehatan rakyat. Namun, ia menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan fungsi militer.
"Kami di Komisi IX DPR RI memandang penting adanya sinergi lintas kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih peran, apalagi pergeseran fungsi dari sipil ke militer dalam urusan kesehatan masyarakat," jelas Nurhadi.
"Peran TNI dalam mendukung distribusi bisa saja dilakukan, tetapi sebatas dukungan logistik, bukan menggantikan fungsi teknis lembaga kesehatan," sambung Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.
Nurhadi juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi distribusi. Menurutnya, pemerintah harus membuka data penerima manfaat secara jelas, memperkuat sistem pengawasan lapangan, dan memastikan setiap rantai distribusi berada di bawah kendali lembaga yang kompeten.
"Kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya di mana program serupa menimbulkan potensi penyimpangan, bahkan masalah kesehatan akibat produk yang belum terverifikasi," terang Nurhadi.
Lebih lanjut, Anggota Komisi Kesehatan DPR itu mengatakan bahwa ketahanan kesehatan rakyat tidak cukup dibangun dengan program sesaat. Tapi, kata Nurhadi, harus dengan penguatan sistem kesehatan nasional yang berkelanjutan, aman, dan terpercaya.
“Maka sinergi antar-kementerian dan lembaga harus dijalankan dengan peran yang proporsional dan saling melengkapi, bukan saling tumpang tindih,” tuturnya.
"Bangsa yang kuat dimulai dari rakyat yang sehat. Itulah sebabnya saya mendorong agar setiap kebijakan yang menyangkut kesehatan masyarakat harus berbasis pada regulasi yang jelas, kajian ilmiah yang matang, dan koordinasi lintas sektor yang transparan," pungkas Nurhadi.
