JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat hukum dan kebijakan publik Hardjuno Wiwoho menilai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut keberadaan Satgas BLBI hanya menimbulkan “noise” sebagai bentuk kekacauan berpikir di tubuh pemerintah. Menurutnya, lembaga itu dibentuk justru untuk menegakkan mandat konstitusi: menagih kembali uang negara yang dikemplang para obligor besar sejak krisis 1998.

“Ini bukan urusan ribut-ribut, tapi tugas negara. Kalau Menteri Keuangan menyebut Satgas sebagai noise, berarti ia tak memahami esensi keadilan fiskal,” ujar Hardjuno saat dimintai tanggapan, Rabu (15/10). Ia menilai istilah “noise” merendahkan kerja serius aparat penegak hukum yang selama ini berupaya memulihkan aset negara, sekaligus memberi kesan bahwa pemerintah ingin menghindari tekanan publik terhadap para pengemplang dana BLBI.

Meski begitu, Hardjuno tidak menutup mata terhadap kelemahan kinerja Satgas BLBI. Ia menyebut hasil pemulihan aset yang dicapai lembaga tersebut memang masih jauh dari target. Dari total hak tagih sekitar Rp110 triliun, nilai yang berhasil dikembalikan baru mencapai sepertiganya. Namun, kata dia, kelemahan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membubarkan Satgas. “Kalau hasilnya belum maksimal, ya perbaiki mekanismenya. Jangan justru dibubarkan, apalagi dengan alasan ‘bikin ribut’,” tegasnya.

Menurut Hardjuno, keputusan membubarkan Satgas hanya akan memperlemah posisi negara di hadapan para obligor. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab menagih utang BLBI bersifat melekat, tidak bisa hilang hanya karena rezim atau pejabat berganti. “Utang itu tercatat dan harus dilunasi. Kalau Satgas dihentikan, negara seperti menyerah di tengah jalan,” katanya.

Hardjuno mendesak agar pemerintah berhenti memandang penegakan hukum sebagai sumber kegaduhan. Ia menilai negara justru perlu menegaskan komitmen melawan praktik rente dan moral hazard yang mengakar dalam kasus BLBI. “Yang bikin noise itu bukan Satgas, tapi ketakutan pada kebenaran. Kalau mau bersih, hadapi saja,” ujarnya menutup.