SUMEDANG (TEROPONGSENAYAN) — Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin, melaksanakan kegiatan serap aspirasi masyarakat bertema “Hubungan Pusat dan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” di halaman kantor DPC PDI Perjuangan, Kabupaten Sumedang, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional Badan Pengkajian MPR RI dalam menghimpun pandangan masyarakat sebagai bahan kajian untuk memperkuat sistem ketatanegaraan nasional, termasuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam dialog bersama warga, TB Hasanuddin menekankan pentingnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang dibangun di atas prinsip keadilan dan pemerataan, agar pembangunan tidak timpang dan manfaat kebijakan nasional dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Hubungan pusat dan daerah bukan sekadar pembagian kewenangan administratif, tetapi harus dimaknai sebagai upaya membangun bangsa secara menyeluruh dengan memperhatikan keunikan dan kebutuhan daerah,” ujar TB Hasanuddin di hadapan masyarakat dan tokoh setempat.
Aspirasi Warga: Anggaran dan Penguatan Desa
Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya terkait pemerataan distribusi anggaran, peningkatan kapasitas pemerintahan desa, serta dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan potensi lokal, terutama sektor pariwisata berbasis desa.
Menanggapi hal tersebut, TB Hasanuddin menyatakan bahwa seluruh masukan dari masyarakat akan dicatat dan disampaikan dalam forum resmi di MPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam pembaruan arah pembangunan nasional dan kebijakan ketatanegaraan ke depan.
“Setiap aspirasi akan kami bawa ke MPR sebagai masukan konkret dari masyarakat daerah. Inilah bentuk nyata peran MPR sebagai lembaga yang menampung dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Dekatkan Lembaga Negara ke Masyarakat
TB Hasanuddin juga menyebut kegiatan serap aspirasi ini sebagai bagian dari upaya MPR RI mendekatkan diri kepada rakyat, memastikan agar kebijakan nasional tetap berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
“Kegiatan seperti ini penting untuk menjembatani suara masyarakat dengan arah kebijakan negara. Negara kuat kalau daerahnya kuat,” tambahnya.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif dan penyerahan aspirasi tertulis dari perwakilan masyarakat kepada TB Hasanuddin untuk dibawa ke MPR RI.
