JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara tentang pentingnya peran parlemen dalam mendorong inklusi sosial dan pengurangan ketimpangan dan menghargai perbedaan dalam politik. Hal itu disampaikan Puan dalam Forum Konsultasi Parlemen MIKTA ke-11 di Seoul, Korea Selatan.

Adapun MIKTA merupakan negara-negara middle power atau kekuatan menengah yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sementara MIKTA Speakers" Consultation merupakan forum konsultatif antara Ketua Parlemen anggota MIKTA.

Terdapat 4 sesi konsultasi pada 11th MIKTA Speakers" Consultation yang digelar di Seoul, Korsel, Rabu (12/11/2025). Di sesi III dan IV, forum ketua parlemen MIKTA membahas soal "Peran Parlemen dalam Menyertakan Masyarakat Rentan dan Mengurangi Ketimpangan" dan "Peran Parlemen dalam Mendorong Integrasi Sosial untuk Mengatasi Polarisasi".

Dalam paparannya, Puan menyoroti ketimpangan global yang masih nyata, di mana manfaat globalisasi terjadi di beberapa wilayah, sementara risiko justru menimpa masyarakat miskin. Ia pun menyinggung soal target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan misi global.

"Itulah mengapa kita harus memulai dari gambaran global. Mewujudkan SDGs adalah kewajiban bersama untuk menegakkan martabat manusia. Saat masyarakat berubah, kita sebagai anggota parlemen harus melindungi mereka yang berisiko dan mendorong kesetaraan yang lebih besar," kata Puan.

Oleh karena itu, Puan menilai kebijakan sosial harus menjadi alat yang menjamin martabat dan stabilitas masyarakat. Di hadapan Ketua Parlemen anggota MIKTA, ia menyampaikan komitmen Indonesia dalam mencegah kemiskinan ekstrem dan melindungi masyarakat yang paling rentan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Puan mengatakan pendidikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan inklusi.

"Kami percaya bahwa inklusi dibangun di ruang kelas yang mengajarkan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, dan karakter, yang mempersiapkan siswa untuk masa depan,” sebut Puan.

“Parlemen harus memastikan bahwa sumber daya sampai ke semua siswa," lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Dalam bidang kesehatan, Puan menekankan bahwa akses universal saja tidak cukup. Menurutnya, kualitas, kesetaraan, dan akuntabilitas sistem kesehatan harus dijamin dan parlemen memiliki peran sentral dalam memastikan hal ini.

Puan juga menegaskan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap pembangunan inklusif, yang menghubungkan perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan, termasuk reforma agraria, kehutanan sosial, dan infrastruktur inklusif.

"Komitmen Indonesia terhadap pembangunan inklusif bersifat jangka panjang. Peta jalan kami untuk mencapai SDGs menghubungkan perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan dengan agenda yang lebih luas seperti reforma agraria, kehutanan sosial, dan infrastruktur inklusif," papar Puan.

Mantan Menko PMK itu mengingatkan, parlemen memiliki peran besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Puan menyebut, parlemen memiliki peran langsung untuk mewujudkan hal ini lewat fungsi dan tugasnya.

“Mengesahkan undang-undang yang menentukan akses, meninjau anggaran yang menentukan jangkauan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah,” rinci cucu Bung Karno itu.

“Melalui MIKTA dan kerja sama antarparlemen lainnya, kita belajar dari satu sama lain, dan mendorong solusi yang efektif sekaligus adil," imbuh Puan.

Selain itu, Puan menyinggung pentingnya memahami perbedaan dan praktik inklusi dalam politik. Menurutnya, parlemen harus menjadi contoh dalam menerima perbedaan.

"Kita harus menormalisasi politik yang menerima perbedaan, menegosiasikannya secara adil, dan mencari hasil yang dapat diterapkan,” ungkapnya.

“Para pimpinan parlemen harus memberi teladan. Kita dapat menyelenggarakan dialog terstruktur lintas partai, mengadakan dengar pendapat bersama mengenai isu-isu sensitif, dan menunjukkan model negosiasi yang baik," lanjut Puan.

Puan pun menyinggung soal cara para pemimpin parlemen berbicara dan bertindak yang bisa sangat menentukan.

"Kita harus memperkuat dan menegakkan kode etik yang melarang ujaran kebencian dan provokasi, serta mengadopsi panduan yang jelas untuk debat yang saling menghormati," tegas Puan.

Lebih jauh, Puan menekankan inklusivitas harus dipraktikkan, bukan hanya dijanjikan. Ia mendorong keterlibatan kelompok pemuda, perempuan, minoritas, dan komunitas rentan agar suara mereka tersampaikan dengan baik.

"Kita harus berkomitmen pada keterlibatan dan dengar pendapat rutin dengan pemuda, perempuan, kelompok minoritas, dan komunitas rentan," ujarnya.

Usai sesi ke-III dan IV, forum 11th MIKTA Speakers" Consultation kemudian ditutup oleh Ketua Majelis Nasional Republik Korea, H.E. Woo Won-shik sebagai ketua parlemen MIKTA tahun ini.

Setelahnya, Puan dan Ketua Parlemen anggota MIKTA lainnya diundang menikmati jamuan makan malam oleh Parlemen Korsel sebagai tuan rumah.

Pada kesempatan tersebut, Puan menyampaikan ucapan terima kasih kepada parlemen Korea Selatan yang telah memberikan sambutan hangat kepada seluruh delegasi MIKTA.

“Indonesia sangat menghargai kepemimpinan Anda dalam memupuk semangat persahabatan dan dialog yang konstruktif selama pertemuan ini,” ujar Puan.

Menurut Puan, jamuan makan malam malam yang digelar Parlemen Korsel melambangkan komitmen bersama untuk menjaga MIKTA agar tetap dinamis, inklusif, dan berwawasan ke depan.

“Sambil menikmati malam yang hangat ini bersama, marilah kita perbarui tekad kita untuk menerjemahkan visi bersama kita menjadi kerja sama nyata yang bermanfaat bagi rakyat kita,” tuturnya.

“Terimalah penghargaan tulus kami dan harapan terbaik untuk kesuksesan dan persahabatan yang berkelanjutan antara Indonesia dan Korea. Terima kasih,” pungkas Puan.