JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengingatkan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif terhadap munculnya varian baru COVID-19 Cicada yang memicu kekhawatiran penyebaran virus meluas hingga potensi gejala lebih berat. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik.
“Kemunculan varian baru COVID-19 BA.3.2 atau yang dikenal sebagai ‘Cicada’ tidak boleh disikapi dengan kepanikan, tetapi harus menjadi pengingat bahwa sistem kesehatan nasional harus tetap siaga dan adaptif meskipun kita telah memasuki fase pascapandemi,” kata Nurhadi, Rabu (8/4/2026).
Sebagai informasi, varian COVID-19 Cicada saat ini berada dalam kategori variant under monitoring secara global dan diketahui memiliki jumlah mutasi tinggi pada protein spike. Varian ini ditemukan sedikitnya di 25 negara dan banyak menyerang kelompok anak.
Sejumlah laporan internasional menyebut COVID-19 Cicada berpotensi meningkatkan kemampuan reinfeksi meskipun hingga kini belum ada bukti kuat bahwa tingkat keparahannya lebih tinggi dibanding subvarian Omicron.
Usia anak dinilai lebih rentan lantaran belum pernah divaksinasi COVID-19 sehingga tidak memiliki imunitas atau kekebalan melawan virus. Meski begitu, Kementerian Kesehatan mengatakan hingga kini Indonesia belum mencatat adanya kasus varian COVID-19 Cicada.
“Fakta bahwa varian ini belum terdeteksi di Indonesia memang memberi ruang tenang, namun dinamika global menunjukkan bahwa penyebaran virus masih sulit diprediksi, terlebih di tengah mobilitas internasional yang kembali tinggi,” ungkap Nurhadi.
Karena itu, Nurhadi menyatakan yang menjadi perhatian Komisi IX DPR adalah bukan semata apakah varian ini sudah masuk ke Indonesia atau belum.
“Melainkan apakah kapasitas deteksi dini kita cukup kuat untuk membaca perubahan sejak awal,” tutur Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.
Nurhadi mengingatkan pengalaman pada pandemi lalu yang mengajarkan bahwa jeda antara deteksi global dan masuknya varian ke suatu negara sering kali sangat singkat. Sementara respons kebijakan kerap tertinggal.
“Kami mendorong Pemerintah untuk memperkuat genomic surveillance secara merata, tidak hanya terpusat di kota-kota besar,” ujar Nurhadi.
Anggota Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR ini menyebut kualitas sistem deteksi justru ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan data dalam menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Dalam konteks ini, kata Nurhadi, kesiapsiagaan jauh lebih penting dibandingkan respons reaktif setelah kasus meningkat.
“Di sisi lain, komunikasi publik juga harus dijaga tetap jernih, tidak menimbulkan kepanikan namun juga tidak meremehkan risiko,” jelas Anggota Fraksi NasDem tersebut.
Menurut Nurhadi, masyarakat perlu terus didorong menjaga disiplin dasar. Seperti penggunaan masker saat sakit atau di ruang padat, perlindungan kelompok rentan, serta kepatuhan terhadap vaksinasi penguat bagi kelompok berisiko.
“Kami juga menilai Pemerintah perlu menyiapkan skenario lintas sektor sejak dini. Jangan sampai keterlambatan membaca sinyal awal justru berujung pada dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang lebih besar,” sebut Nurhadi.
Lebih lanjut, Nurhadi memandang penting bagi Negara untuk juga memperhatikan perlindungan pekerja harian, keberlanjutan UMKM, serta kesiapan bantuan sosial yang harus menjadi bagian dari strategi mitigasi penyebaran varian COVID-19 baru.
“Pada akhirnya, yang ingin kami tekankan adalah bahwa kekuatan sistem kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan merespons krisis besar, tetapi dari kecepatan membaca sinyal kecil sebelum menjadi ancaman besar,” paparnya.
“Ini yang harus menjadi pelajaran utama dari pengalaman pandemi sebelumnya,” tutup Nurhadi.
