JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti menekankan keadilan pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Ia juga menyoroti pentingnya peran guru dalam pendidikan sehingga menolak wacana penghapusan program studi (Prodi) keguruan.

“Selamat Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2026. Pendidikan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memastikan bahwa Negara benar benar hadir bagi seluruh anak bangsa,” kata MY Esti Wijayanti di momen Hardiknas 2026, Sabtu (2/5/2026).

Merujuk pada tema Hardiknas 2026 yakni ‘Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’, Esti mengingatkan Negara untuk memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas pendidikan yang layak untuk semua anak Indonesia.

“Saya ingin menegaskan, tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tidak bisa sekolah.
Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, bukan pilihan,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, Esti menyatakan pendidikan harus dimulai dari hal mendasar yaitu kesejahteraan guru. Ia menyebut, guru harus sejahtera dan dihargai secara layak, khususnya dalam hal gaji.

“Karena dari tangan para guru, kualitas pembelajaran dan masa depan generasi bangsa dibentuk. Tidak boleh lagi ada guru yang mengabdi dengan penghasilan yang jauh dari cukup dan dalam ketidakpastian ekonomi,” ucapnya.

Oleh karena itu, Esti tidak sepakat dengan wacana penghapusan Prodi Keguruan di Perguruan Tinggi. Sebelumnya wacana penghapusan Prodi Keguruan sempat disampaikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri.

“Dalam peringatan Hardiknas ini, kami menyuarakan tolak penghapusan Prodi Keguruan,” tegas Esti.

“Kami meminta agar wacana penghapusan Prodi Keguruan dipertimbangkan kembali dan dikaji lebih mendalam. Karena faktanya banyak daerah terpencil masih banyak kekurangan guru,” imbuhnya.

Di saat yang bersamaan, Esti menekankan fasilitas pendidikan harus merata dan memadai. Ia menyebut anak-anak tidak boleh terhalang untuk sekolah, baik karena faktor ekonomi, lokasi geografis, maupun keterbatasan infrastruktur.

“Namun hari ini, tantangan yang masih ada bukan hanya soal akses, tetapi juga tentang keadilan dalam kualitas pendidikan,” ungkap Esti.

“Jangan sampai ada ketimpangan yang terlalu jauh, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” sambung Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Ketika pendidikan berbicara tentang digitalisasi dan ujian berbasis teknologi, menurut Esti, maka Negara wajib memastikan listrik, jaringan internet, dan sarana pendukung tersedia secara adil.

Esti pun mengingatkan, anggaran pendidikan harus benar-benar presisi dan tepat sasaran. Ia menyebut anggaran 20% dari APBN/APBD untik pendidikan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan.

“Pengalokasiannya harus benar-benar untuk sektor pendidikan yang sesungguhnya. Anggaran pendidikan yang besar tidak hanya habis untuk belanja rutin,” tukas Esti.

Menurut Pimpinan Komisi Pendidikan DPR itu, anggaran pendidikan juga harus menyentuh kebutuhan riil di lapangan seperti memperbaiki sekolah dan meningkatkan kualitas guru. Termasuk, kata Esti, untuk menjangkau wilayah yang selama ini tertinggal.

“Wilayah 3T harus secara khusus mendapatkan perhatian baik untuk sarana prasarananya, akses dan juga untuk para tenaga pendidiknya,” lanjut Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Esti pun menyebut, pendidikan harus setara dan berkeadilan. Ia mengingatkan, tidak boleh ada perbedaan kualitas pendidikan hanya karena perbedaan wilayah.

“Hari ini, kita diingatkan bahwa masa depan Indonesia ditentukan dari ruang-ruang belajar kita. Maka Negara harus hadir, kebijakan harus berpihak, dan kita semua harus bergotong royong memastikan pendidikan menjadi jalan kemajuan bagi semua,” papar Esti.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Esti menilai Negara diuji untuk menjawab apakah pendidikan hanya menjadi prioritas dalam angka atau benar-benar menjadi prioritas dalam hasil yang dirasakan masyarakat.

“Peringatan Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak kebijakan dibuat, tetapi oleh seberapa adil kebijakan itu bekerja,” sebutnya.

“Pendidikan harus menjadi jalan kemajuan yang setara, bukan privilese bagi sebagian, tetapi hak yang nyata bagi semua. Sekali lagi, selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Merdeka!” pungkas Esti.