JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum SOKSI, Ir. Ali Wongso Sinaga, menilai fenomena “pesta babi” yang muncul di Papua Selatan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai ekspresi budaya ataupun penolakan spontan terhadap pembangunan nasional. Peristiwa tersebut merupakan sinyal sosial yang menunjukkan adanya kegelisahan sebagian masyarakat terhadap arah pembangunan yang mereka khawatirkan dapat mengancam tanah ulayat, lingkungan hidup, serta ruang sosial budaya yang selama ini menjadi bagian dari identitas mereka.

Menurut Ali Wongso, yang sedang dipersoalkan bukan semata-mata keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN), melainkan bagaimana negara menghadirkan pembangunan yang mampu mempertemukan kepentingan nasional dengan aspirasi masyarakat Papua secara adil dan bermartabat.

“Yang sedang diuji di Papua bukan hanya keberhasilan sebuah proyek strategis nasional, melainkan kemampuan negara menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan secara bersamaan,” ujarnya di Jakarta kepada wartawan pada senin malam (01/06/2026).

Politisi senior Partai Golkar itu menegaskan bahwa negara memiliki kepentingan strategis mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai program nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, pembangunan kawasan timur Indonesia, hilirisasi ekonomi, peningkatan investasi, dan pemerataan pembangunan.

Karena itu, menurutnya, PSN tidak boleh diposisikan sebagai masalah yang harus dihentikan. Sebaliknya, PSN merupakan instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun pembangunan nasional juga tidak boleh mengabaikan dimensi sosial, budaya, dan ekologis masyarakat setempat.
“Pembangunan harus menghadirkan rasa keadilan, rasa memiliki, dan rasa keterlibatan masyarakat Papua sebagai bagian integral bangsa Indonesia,” katanya.

Pada momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Ali Wongso Sinaga menilai bahwa Papua menghadirkan ujian nyata bagi bangsa Indonesia dalam mengamalkan Pancasila secara utuh dan tidak parsial.

Menurutnya, kelima sila Pancasila bertemu dalam persoalan Papua. Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan penghormatan terhadap nilai-nilai kehidupan yang hidup dalam masyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut penghormatan terhadap martabat dan hak-hak warga negara.

Persatuan Indonesia menghendaki pembangunan yang memperkuat integrasi nasional. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaran dan perwakilan menuntut musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan yang menyangkut masa depan mereka.

Sedangkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengharuskan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa kecuali.

“Karena itu, Papua bukan hanya isu pembangunan. Papua adalah ujian pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Mantan anggota DPR RI itu menilai Papua saat ini menghadapi paradoks pembangunan. Di satu sisi negara ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Namun di sisi lain sebagian masyarakat memandang pembangunan berskala besar sebagai ancaman terhadap tanah ulayat, lingkungan hidup, dan keberlangsungan kehidupan sosial budaya mereka.

Menurutnya, kekhawatiran tersebut tidak boleh diabaikan karena bagi masyarakat adat Papua tanah bukan sekadar aset ekonomi.
“Bagi masyarakat adat Papua, tanah adalah identitas, sejarah, martabat, dan ruang kehidupan yang memiliki makna sosial maupun spiritual yang sangat mendalam,” katanya.

Karena itu, pendekatan legal formal semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang memiliki dimensi historis, sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks.

Ali Wongso menegaskan bahwa negara memang memiliki hak konstitusional mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pelaksanaannya harus didukung legitimasi sosial yang kuat melalui dialog, transparansi, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.

Ia memahami kekhawatiran sebagian masyarakat Papua yang merasa dapat menjadi penonton di tanah sendiri apabila pembangunan hanya menghadirkan investor, modal besar, dan tenaga kerja dari luar.
Karena itu pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat Papua memperoleh ruang yang layak untuk menjadi pelaku pembangunan melalui pendidikan, peningkatan keterampilan, kesempatan kerja, kemitraan usaha, dan penguatan ekonomi lokal.

“Pembangunan nasional tidak boleh dipersepsikan hanya menguntungkan kelompok pemodal besar. Negara harus memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Papua sebagai bagian dari kepentingan nasional,” tegas mantan Ketua DPP Partai Golkar tiga periode itu.

Ali Wongso juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Menurutnya, Papua merupakan aset ekologis yang sangat strategis bagi Indonesia bahkan dunia sehingga pembangunan harus dilakukan secara hati-hati, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Ia menilai pendekatan keamanan semata tidak akan cukup menyelesaikan persoalan Papua. Stabilitas yang berkelanjutan hanya dapat dibangun melalui keadilan sosial, penghormatan terhadap masyarakat adat, perlindungan lingkungan hidup, dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Karena itu, pilihan kebijakan yang paling tepat bukan menghentikan PSN maupun menjalankannya tanpa koreksi. Yang diperlukan adalah kalibrasi kebijakan agar kepentingan strategis nasional dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Yang harus dicari bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang harus dicari adalah bagaimana kepentingan nasional berjalan, masyarakat adat terlindungi, lingkungan tetap terjaga, dan rakyat Papua memperoleh manfaat nyata dari pembangunan,” katanya.

Dalam konteks itulah Ali Wongso menawarkan pendekatan yang disebutnya sebagai Kemitraan Kebangsaan. Melalui pendekatan tersebut, negara, masyarakat adat, pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil ditempatkan sebagai mitra dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia.

Menurutnya, masyarakat adat tidak boleh dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai bagian dari solusi pembangunan itu sendiri.

Lebih lanjut, Ali Wongso menilai bahwa penyelesaian persoalan Papua Selatan membutuhkan kepemimpinan langsung Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan yang terpadu serta mampu membangun legitimasi hukum dan legitimasi sosial secara bersamaan.

“Jika dikelola dengan baik, Papua Selatan dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan ekonomi, perlindungan masyarakat adat, kelestarian lingkungan hidup, dan persatuan nasional dapat berjalan secara bersamaan.”

“PSN Papua Selatan harus menjadi proyek yang menghadirkan negara, menghormati masyarakat adat, memperkuat ketahanan pangan nasional, melindungi lingkungan hidup, dan menjadikan orang Indonesia di Papua sebagai penerima manfaat utama pembangunan.”

“Pada akhirnya, inilah makna pengamalan Pancasila yang sesungguhnya. Bukan memilih antara pembangunan atau keadilan, melainkan menghadirkan pembangunan yang berkeadilan. Bukan mempertentangkan negara dan masyarakat adat, melainkan mempertemukan keduanya dalam semangat Persatuan Indonesia.”

“Di situlah masa depan Papua sebagai bagian integral masa depan Indonesia sedang diuji,” pungkas kader bangsa binaan Pendiri SOKSI dan Golkar, Mayjen TNI (Purn) Prof.Dr.Suhardiman itu.