JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi
mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian vaksin nasional. Ia juga meminta penjelasan lebih rinci terkait usulan Menteri Kesehatan agar pasien Tuberkulosis (TBC) menjadi penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini menyusul penjelasan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR pada Selasa (23/6). Dalam rapat kerja itu, Menkes mengungkap adanya peningkatan capaian imunisasi nasional pada tahun 2026.
"Kita tentu mengapresiasi adanya peningkatan capaian imunisasi,” kata Nurhadi, Rabu (24/6/2026).
Meski begitu, Nurhadi mengungkap masih ada target-target yang belum tercapai seperti Imunisasi Bayi Lengkap yang baru mencapai 30,1 persen hingga Mei 2026. Angkat itu berada di bawah target nasional sebesar 35,4 persen. Bahkan sebagian besar provinsi belum mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, Nurhadi menyoroti cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sementara Pemerintah juga masih harus melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) di sejumlah daerah akibat meningkatnya kasus campak.
Oleh karena itu, Nurhadi mengingatkan bahwa berbagai indikator yang dipaparkan Kementerian Kesehatan masih menunjukkan adanya persoalan serius yang belum terselesaikan.
“Jangan sampai Pemerintah terlalu cepat berpuas diri dengan angka rata-rata nasional. Faktanya, masih banyak daerah yang tertinggal dan masih terjadi kejadian luar biasa penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi,” tuturnya.
“Ini menunjukkan pekerjaan rumah kita masih sangat besar,” lanjut Nurhadi.
Nurhadi pun secara khusus mempertanyakan tingkat kemandirian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan vaksin nasional.
"Kami ingin mendapatkan penjelasan secara komprehensif. Apakah kebutuhan vaksin nasional saat ini sudah dapat dipenuhi 100 persen oleh industri dalam negeri atau masih terdapat ketergantungan pada impor bahan baku maupun produk jadi?” paparnya.
“Jangan sampai kita berbicara tentang ketahanan kesehatan nasional, tetapi pada saat yang sama masih sangat bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan vaksin masyarakat Indonesia,” sambung Nurhadi.
Menurut Nurhadi, ketergantungan terhadap impor vaksin maupun bahan baku vaksin berpotensi menjadi ancaman serius apabila terjadi gangguan rantai pasok global seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19.
"Kalau hari ini masih ada ketergantungan impor, Pemerintah harus jujur menyampaikan kepada publik. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana roadmap menuju kemandirian vaksin nasional,” tegasnya Anggota Fraksi NasDem itu.
“Negara sebesar Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada pasokan luar negeri untuk kebutuhan yang sangat strategis seperti vaksin,” imbuhnya.
Selain itu, Nurhadi juga menyoroti usulan Menkes agar pasien tuberkulosis (TBC) masuk dalam kelompok penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Menkes, dukungan asupan gizi memadai dapat membantu mempercepat pemulihan pasien TBC, yang harus menjalani pengobatan dalam waktu panjang, yakni enam hingga 12 bulan.
Mengenai hal ini, Nurhadi menilai gagasan tersebut pada prinsipnya dapat dipahami mengingat Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus TBC tertinggi di dunia. Namun demikian, ia meminta Pemerintah tidak boleh hanya melemparkan wacana tanpa didukung perencanaan yang matang.
"Saya memahami bahwa pasien TBC membutuhkan dukungan gizi yang baik agar pengobatannya berhasil. Tetapi pertanyaannya, apakah Kementerian Kesehatan sudah memiliki kajian yang komprehensif terkait kebutuhan anggarannya?” sebut Nurhadi.
“Bagaimana mekanisme pendataannya? Bagaimana pengawasannya? Dan siapa yang akan memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima oleh pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan?” tambahnya.
Nurhadi menilai Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci dampak yang ingin dicapai apabila pasien TBC dimasukkan sebagai penerima manfaat Program MBG.
"Jangan sampai program yang sudah memiliki sasaran utama tertentu kemudian terus dibebani berbagai kelompok penerima baru tanpa perhitungan yang jelas,” ungkap Nurhadi.
Menurut Anggota Komisi Kesehatan dan Gizi DPR itu, kalau memang pasien TBC akan dimasukkan ke dalam program MBG, Pemerintah harus mampu menunjukkan target yang terukur. Nurhadi menegaskan kembali, harus ada perencanaan yang matang mengenai usul ini.
“Berapa angka kesembuhan yang ingin ditingkatkan? Berapa angka kematian yang ingin diturunkan? Dan berapa tambahan anggaran yang harus disiapkan negara?” ucap Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.
Nurhadi meyatakan Komisi IX DPR mendukung setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Namun seluruh kebijakan harus dibangun di atas data, perencanaan yang matang, serta indikator keberhasilan yang jelas agar tidak sekadar menjadi wacana yang baik secara politik tetapi sulit diwujudkan dalam pelaksanaannya,” urai Nurhadi.
Nurhadi menyebut, program kesehatan harus berbasis evidence agar menjadi tepat sasaran.
“Jangan sampai Pemerintah menambah sasaran program tanpa menyiapkan desain kebijakan, anggaran, dan mekanisme pengawasan yang memadai,” jelasnya.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar ide yang baik, tetapi kebijakan yang benar-benar dapat dijalankan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjut Nurhadi.
