Perkembangan politik Indonesia memasuki babak yang semakin menarik sekaligus kompleks. Sejumlah peristiwa yang terjadi sepanjang 2025 hingga November 2026 memperlihatkan adanya ketegangan dalam konfigurasi kekuasaan nasional. Pergantian Kapolri, perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, menguatnya tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga kabar penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden pada 11 November 2026, menjadi rangkaian peristiwa yang perlu dibaca secara utuh.

Muhammad Said Didu, yang dikenal sebagai pengamat dan pengkritik kebijakan pemerintah, sejak Februari 2025 telah mengemukakan hipotesis mengenai keberadaan kekuatan yang disebutnya sebagai Geng SOP: Solo, Oligarki, dan Parcok.

Dalam analisisnya, ketiga unsur tersebut diduga mempunyai keterkaitan kepentingan yang berpotensi menghambat, bahkan mengancam keberlangsungan agenda pemerintahan Presiden Prabowo.

Pada 30 Januari 2026, Said Didu mengaku telah menyampaikan langsung kepada Prabowo bahwa Presiden telah memasuki situasi yang ia gambarkan sebagai To Kill or to Be Killed. Peringatan tersebut dikaitkan dengan pentingnya pembenahan institusi kepolisian dan penggantian Kapolri.

Selanjutnya, pada 9 Agustus 2026, ia menyebut Oktober sebagai ronde terakhir pertarungan antara Hambalang dan Solo.

Istilah Hambalang dan Solo dalam konteks ini merupakan metafora dua pusat pengaruh politik: lingkungan kekuasaan Presiden Prabowo dan jaringan politik yang diasosiasikan dengan mantan Presiden Joko Widodo.

Pertanyaannya, apakah rangkaian peristiwa berikutnya memperlihatkan bahwa hipotesis Said Didu memiliki dasar faktual? Ataukah kita sedang menyaksikan dinamika politik yang lebih kompleks daripada sekadar pertarungan dua kelompok kekuasaan?

Pergantian Kapolri dan terbukanya persoalan institusi kepolisian

Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo mengganti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan mengangkat Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya.

Pergantian ini menjadi peristiwa penting dalam konteks konsolidasi pemerintahan. Kapolri merupakan pimpinan institusi yang memiliki kewenangan strategis dalam penegakan hukum, keamanan dalam negeri, penyelidikan, penyidikan, serta pengelolaan informasi kepolisian.

Dalam sistem presidensial, Presiden mempunyai kewenangan konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri melalui mekanisme yang berlaku.

Namun, pergantian seorang pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya konflik politik di belakangnya.

Perkembangan berikutnya justru menghadirkan persoalan yang lebih serius.

Pada awal November 2026, muncul perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Pemberitaan mengenai penyidikan perkara ini menyebut adanya dugaan penggunaan sistem penyadapan kepolisian tanpa prosedur hukum yang semestinya.

Nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah mantan pejabat kepolisian turut muncul dalam pemberitaan mengenai penetapan tersangka.

Seluruh tuduhan tersebut harus diuji melalui proses hukum. Penetapan tersangka bukan putusan bersalah.

Namun, apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan terbukti, persoalannya jauh melampaui konflik personal antara pejabat lama dan pejabat baru.

Ini menyangkut integritas institusi negara.

Penyadapan merupakan tindakan yang dapat dibenarkan dalam keadaan dan berdasarkan kewenangan hukum tertentu. Tetapi penyadapan tanpa dasar, prosedur, dan pengawasan yang sah dapat menjadi pelanggaran serius terhadap hak warga negara dan prinsip negara hukum.

Pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang memberikan perintah, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan?

Apabila ditemukan adanya penggunaan instrumen negara untuk kepentingan politik kelompok tertentu, persoalan tersebut harus dibuka secara transparan dan dipertanggungjawabkan melalui hukum.

Geng SOP: hipotesis politik yang perlu diuji

Istilah Geng SOP yang diperkenalkan Said Didu mengandung tiga unsur yang berbeda.

Pertama, Solo, yang menggambarkan jejaring politik dan pengaruh yang diasosiasikan dengan Joko Widodo.

Kedua, Oligarki, yaitu kelompok kepentingan ekonomi yang mempunyai akses besar terhadap kebijakan, sumber daya, dan pengambilan keputusan negara.

Ketiga, Parcok, istilah yang digunakan untuk menggambarkan dugaan keberadaan faksi atau kelompok berkepentingan politik di lingkungan kepolisian.

Ketiga unsur ini perlu dianalisis secara hati-hati.

Tidak semua orang yang mempunyai hubungan politik dengan Jokowi otomatis menjadi bagian dari suatu gerakan untuk menjatuhkan Prabowo. Tidak semua pengusaha besar merupakan oligarki dalam pengertian penguasaan kebijakan negara. Demikian pula, institusi kepolisian tidak dapat digeneralisasi berdasarkan dugaan perbuatan sejumlah individu.

Akan tetapi, hipotesis tentang pertautan kepentingan politik, ekonomi, dan aparat negara merupakan persoalan yang sah untuk diteliti.

Dalam praktik politik modern, pengaruh terhadap kekuasaan tidak selalu dilakukan melalui jabatan formal. Jaringan komunikasi, hubungan ekonomi, penguasaan informasi, dan kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan dapat membentuk kekuatan politik informal.

Karena itu, pengujian terhadap hipotesis Said Didu harus didasarkan pada bukti hubungan, aliran kepentingan, komunikasi, serta tindakan konkret, bukan semata-mata kedekatan personal.

Peristiwa 11 November: Gibran dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri

Perkembangan yang mengubah peta persoalan politik nasional terjadi pada Rabu, 11 November 2026.

Sejumlah media nasional dan internasional memberitakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

CNN Indonesia mengutip sumber dekat Gibran yang membenarkan penyerahan surat tersebut. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar pengunduran diri Gibran kepada sejumlah media.

Reuters turut memberitakan informasi tersebut dengan mengutip Budi Arie sebagai sumber. Dua sumber di MPR juga menyampaikan kepada Reuters bahwa surat resmi Gibran dijadwalkan disampaikan kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026.

Meski demikian, pada 12 November, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan belum melihat maupun menerima surat pengunduran diri tersebut.

Dengan demikian, penyerahan surat kepada Presiden telah dilaporkan oleh beberapa sumber, tetapi penerimaan dokumen secara resmi oleh MPR belum dapat dipastikan.

Perkembangan ini tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai politik dilaporkan telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden.

Para pengusul mengaitkan langkah tersebut dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang mempersoalkan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.

Di tengah situasi tersebut, Gibran sebelumnya telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden. Dalam pertemuan 10 November, Prabowo dilaporkan menyarankan Gibran untuk tetap menempuh upaya hukum melalui PTUN dan menghadirkan dokumen pendidikannya.

Artinya, perkembangan pengunduran diri ini berlangsung dalam konteks tekanan hukum dan politik yang nyata, bukan sekadar spekulasi mengenai hubungan Prabowo dan Jokowi.

Apakah pengunduran diri Gibran merupakan akhir pertarungan Hambalang dan Solo?

Pertanyaan ini menjadi menarik karena selama ini hubungan Prabowo dan Jokowi merupakan salah satu faktor penting dalam konfigurasi politik pemerintahan hasil Pilpres 2024.

Prabowo memperoleh dukungan politik Jokowi dalam kontestasi tersebut, sementara Gibran menjadi pasangan calon wakil presiden yang mendampinginya.

Keduanya kemudian memenangkan pemilihan dan membentuk pemerintahan bersama.

Namun, koalisi politik dalam pemilihan umum tidak selalu menjamin kesamaan kepentingan dalam menjalankan pemerintahan.

Setelah kekuasaan formal berpindah, persoalan pembagian pengaruh, arah kebijakan, pengisian jabatan, pengelolaan sumber daya ekonomi, dan kendali institusi negara dapat menjadi sumber perbedaan.

Apabila pengunduran diri Gibran benar-benar diproses secara resmi, peristiwa tersebut akan menjadi perubahan besar dalam konfigurasi pemerintahan Prabowo.

Tetapi tidak tepat apabila pengunduran diri itu langsung dianggap sebagai bukti bahwa seluruh hipotesis Geng SOP telah terbukti atau bahwa Prabowo telah memenangkan pertarungan melawan Jokowi.

Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, diperlukan bukti mengenai hubungan antara dugaan penyadapan, jaringan politik, dan tindakan yang secara konkret bertujuan mengganggu pemerintahan.

Di sinilah independensi analisis harus dipertahankan.

Mekanisme konstitusional: pengunduran diri berbeda dengan pemakzulan

Persoalan Gibran mempunyai dimensi ketatanegaraan yang sangat penting.

UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.

Namun, pengunduran diri secara sukarela harus dibedakan dari pemakzulan.

Jika Wakil Presiden mengundurkan diri, mekanisme pengisian jabatan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, dalam waktu paling lambat 60 hari.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga telah menjelaskan bahwa surat pengunduran diri harus ditujukan kepada MPR. Selanjutnya, MPR memberitahukan kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan dan meminta dua nama calon pengganti.

Dengan demikian, terdapat dua jalur yang harus dibedakan:

1. Pengunduran diri sukarela yang diproses berdasarkan ketentuan konstitusi mengenai kekosongan jabatan.
2. Pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Keduanya memiliki dasar, prosedur, dan konsekuensi yang berbeda.

Selama belum ada proses formal yang menetapkan kekosongan jabatan, Gibran tetap menjalankan kedudukan sebagai Wakil Presiden.

Hal ini penting agar dinamika politik tidak mendahului kepastian hukum.

Delapan partai politik dan 120 anggota DPR: ujian bagi koalisi pemerintahan

Usulan Hak Menyatakan Pendapat yang melibatkan 120 anggota DPR dari delapan partai juga memperlihatkan bahwa persoalan Gibran telah memasuki arena politik parlemen.

Berdasarkan pemberitaan, komposisi anggota yang menandatangani usulan tersebut adalah:

- PKS: 28 anggota.
- NasDem: 19 anggota.
- PKB: 18 anggota.
- Demokrat: 18 anggota.
- PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Golkar: 11 anggota.
- Gerindra: 11 anggota.
- PAN: 1 anggota.

Komposisi ini menarik karena melibatkan anggota dari partai-partai yang berada dalam konfigurasi politik pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Namun, jumlah anggota yang menandatangani usulan tidak boleh langsung dianggap sebagai sikap resmi seluruh partai atau fraksi.

Di sinilah ujian bagi parlemen.

Apakah DPR akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk menguji persoalan hukum secara objektif, ataukah dinamika tersebut akan berkembang menjadi persaingan politik antarkelompok?

Parlemen harus memastikan bahwa proses yang ditempuh tidak mengabaikan prinsip kepastian hukum dan hak konstitusional pihak yang diperiksa.

Persoalan yang lebih besar: siapa sebenarnya yang menguasai negara?

Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh hipotesis mengenai Geng SOP, rangkaian peristiwa ini membawa kita pada pertanyaan mendasar mengenai tata kelola kekuasaan di Indonesia.

Pergantian Presiden seharusnya berarti pergantian pemerintahan melalui mekanisme konstitusi, bukan sekadar perubahan figur yang menduduki jabatan tertinggi negara.

Institusi negara harus tetap bekerja berdasarkan hukum, bukan berdasarkan loyalitas kepada individu atau kelompok politik.

Kepolisian harus profesional dan independen dalam penegakan hukum. Birokrasi harus melayani kepentingan publik. Partai politik harus menjalankan fungsi representasi rakyat. Sementara kekuatan ekonomi harus tunduk pada ketentuan hukum dan kepentingan nasional.

Dalam perspektif ini, ada lima kedaulatan yang harus terus dijaga.

Pertama, kedaulatan politik. Kekuasaan harus bersumber dari rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi.

Kedua, kedaulatan hukum. Tidak boleh ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum.

Ketiga, kedaulatan ekonomi. Kebijakan ekonomi harus melindungi kepentingan nasional dan mencegah penguasaan sumber daya oleh kelompok terbatas.

Keempat, kedaulatan sumber daya alam. Pengelolaan kekayaan alam harus sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Kelima, kedaulatan wilayah. Seluruh institusi negara harus menjaga integritas dan keamanan nasional.

Apabila persoalan yang sedang berkembang benar-benar mengungkap adanya penyalahgunaan kewenangan oleh jaringan kepentingan tertentu, maka penyelesaiannya tidak cukup melalui pergantian pejabat.

Diperlukan pembenahan sistemik agar praktik tersebut tidak berulang.

Penutup: ujian terbesar Prabowo bukan memenangkan pertarungan elite

Rangkaian peristiwa sejak Februari 2025 hingga November 2026 memperlihatkan perubahan dinamika politik yang signifikan.

Hipotesis Said Didu tentang Geng SOP memperoleh konteks baru setelah terjadi pergantian Kapolri, munculnya perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden, meningkatnya tekanan parlemen terhadap Gibran, dan kabar pengunduran diri Wakil Presiden pada 11 November 2026.

Namun, seluruh peristiwa tersebut harus tetap diuji berdasarkan fakta dan proses hukum.

Kita tidak boleh mengubah dugaan menjadi vonis, ataupun menjadikan konflik politik sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan.

Jika surat pengunduran diri Gibran benar-benar diterima dan diproses sesuai konstitusi, Indonesia akan menghadapi perubahan penting dalam susunan pemerintahan.

Sebaliknya, jika proses tersebut tidak berlanjut, persoalan hubungan Presiden dan Wakil Presiden serta dinamika politik parlemen tetap membutuhkan penyelesaian berdasarkan hukum.

Pada akhirnya, persoalan Indonesia bukan sekadar siapa yang menang antara Hambalang dan Solo.

Persoalan sesungguhnya adalah apakah Presiden Prabowo mampu memastikan bahwa seluruh institusi negara bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan jaringan politik, ekonomi, ataupun kekuasaan informal.

Negara tidak boleh menjadi milik kelompok yang sedang berkuasa, juga tidak boleh menjadi warisan kelompok yang pernah berkuasa. Negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Itulah esensi demokrasi dan Reformasi 1998 yang harus tetap menjadi pegangan dalam menghadapi setiap pertarungan kekuasaan.

Ariady Achmad
Founder TeropongSenayan.com