Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar daripada sekadar berapa banyak program telah dilaksanakan. Bagaimana negara mengatur kehidupan masyarakat? Warga seperti apa yang hendak dibentuk melalui kebijakan-kebijakannya?

Pertanyaan ini penting karena kekuasaan bekerja hingga ke ruang keseharian. Ia hadir melalui standar kesehatan, pendidikan, ukuran keberhasilan, dan harapan tentang bagaimana seseorang seharusnya menjalani hidup.

Pemikiran Michel Foucault mengenai governmentality membantu membaca hubungan tersebut. Pemerintahan dapat dipahami sebagai upaya mengarahkan perilaku: membentuk keadaan, pengetahuan, dan pilihan yang membuat individu bertindak dengan cara tertentu. Masyarakat tetap memiliki ruang bertindak, tetapi pilihan-pilihannya berlangsung dalam hubungan kekuasaan. (foucault)

Melalui perspektif ini, refleksi terhadap pemerintahan Prabowo dapat bergerak dari penilaian atas niat menuju pemeriksaan atas cara kebijakan bekerja.

Gizi, tubuh, dan masa depan bangsa

Program Makan Bergizi Gratis menjadi contoh yang relevan. Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa program ini juga diarahkan untuk membangun pemahaman gizi, kebersihan, kedisiplinan, dan kebiasaan hidup sehat di sekolah. Dengan demikian, terdapat tujuan pembentukan perilaku di dalam penyediaan makanan.

Dalam pembacaan biopolitik, saya melihat program tersebut sebagai salah satu cara negara mengelola kehidupan penduduk. Tubuh anak, kesehatan, dan kecukupan gizi ditempatkan dalam perencanaan masa depan bangsa.

Pembacaan ini tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa intervensi negara buruk. Mengatasi kekurangan gizi merupakan tanggung jawab publik yang penting. Justru karena menyangkut kehidupan anak, pelaksanaannya perlu diperiksa secara terbuka.

Apakah standar makanan sesuai kebutuhan penerima? Apakah sekolah dan orang tua dapat menyampaikan keluhan? Apakah pengetahuan masyarakat setempat diperhitungkan? Siapa yang bertanggung jawab ketika pelayanan bermasalah?

Pertanyaan tersebut menempatkan anak sebagai manusia yang memiliki hak atas kesehatan dan keselamatan. Nilai kehidupan mereka tidak seharusnya dibatasi oleh manfaatnya bagi produktivitas ekonomi kelak.

Ketika warga diminta mengelola dirinya

Dalam The Birth of Biopolitics, Foucault membahas rasionalitas neoliberal yang memahami manusia sebagai modal bagi dirinya sendiri. Pendidikan, keterampilan, dan kemampuan menghasilkan pendapatan kemudian dipandang sebagai investasi yang harus terus dikembangkan.

Cara berpikir ini menawarkan dorongan untuk belajar dan mandiri. Namun, ada persoalan ketika seluruh risiko kehidupan dibebankan kepada individu.

Seorang anak muda dapat diminta meningkatkan keterampilan agar memperoleh pekerjaan. Akan tetapi, keterampilan saja tidak menciptakan lowongan. Pedagang kecil dapat didorong menjadi lebih inovatif, tetapi inovasi tidak otomatis menyelesaikan keterbatasan modal dan ketimpangan akses pasar.

Di sinilah refleksi terhadap pemerintahan perlu diarahkan: sejauh mana ajakan untuk mandiri disertai pembenahan kondisi yang memungkinkan kemandirian itu?

Saya tidak menganggap seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo otomatis neoliberal. Program sosial dan intervensi negara menunjukkan bahwa berbagai logika pemerintahan dapat berjalan bersamaan. Neoliberalisme di sini digunakan sebagai alat untuk memeriksa apakah tanggung jawab publik bergeser menjadi beban pribadi.

Negara tetap dapat hadir kuat, sementara warga pada saat yang sama dituntut menanggung risiko yang semakin besar.

Disiplin diri dan ukuran keberhasilan

Pembentukan subjek berlangsung ketika seseorang mulai menilai dirinya melalui ukuran yang dianggap wajar: harus sehat, produktif, kompetitif, dan tidak bergantung kepada orang lain.

Kebiasaan mengevaluasi diri dapat bermanfaat. Namun, ukuran tersebut perlu dipertanyakan ketika membuat orang menyalahkan dirinya atas persoalan yang juga memiliki penyebab struktural.

Pekerja yang kehilangan pekerjaan, misalnya, tidak selalu kehilangan penghasilan karena kurang berusaha. Keluarga yang kesulitan menyediakan makanan bergizi juga tidak selalu kekurangan pengetahuan. Pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar turut menentukan pilihan mereka.

Karena itu, kontrol dari luar dan pengaturan diri perlu dilihat sebagai proses yang dapat saling menguatkan. Perintah, aturan, pengawasan, dan disiplin diri dapat bekerja bersamaan.

Kritik sebagai ruang tindakan warga

Relasi kekuasaan menyisakan kemungkinan untuk bertindak berbeda. Dalam kerangka ini, counter-conduct membantu kita memahami upaya warga mempertanyakan cara mereka diarahkan.

Orang tua yang menuntut keamanan makanan sekolah, pekerja yang meminta perlindungan, atau masyarakat yang mempertanyakan dampak proyek pembangunan sedang memperjuangkan cara pengelolaan kehidupan yang mereka anggap lebih adil.

Kritik tersebut perlu dinilai berdasarkan bukti dan argumentasinya. Kritik juga dapat keliru dan harus terbuka untuk dikoreksi. Namun, ketidaknyamanan pemerintah terhadap sebuah kritik bukan alasan untuk menutup ruang pembahasannya.

Sebagai mantan anggota DPR RI yang kini menempuh pendidikan magister ilmu politik, saya memandang pengawasan sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.

Pada usia dua tahun, pemerintahan Prabowo layak dinilai dari manfaat kebijakannya sekaligus hubungan yang dibangunnya dengan masyarakat. Apakah program memperluas kemampuan warga menentukan kehidupannya? Apakah pemerintah bersedia menjelaskan keputusan dan memperbaiki kesalahan?

Keberhasilan pemerintahan akan semakin bermakna ketika masyarakat memperoleh kesejahteraan sekaligus ruang untuk ikut menentukan bagaimana mereka diperintah.