JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Rangkaian peristiwa politik yang berkembang pada November 2026 menghadirkan sejumlah pertanyaan serius mengenai stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, munculnya pernyataan sejumlah pejabat negara mengenai dugaan makar, ungkapan pengkhianatan politik yang disampaikan Syahganda Nainggolan dalam wawancara dengan Rosianna Silalahi, hingga pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, merupakan perkembangan yang patut dibaca secara komprehensif.

Apakah seluruh peristiwa tersebut berdiri sendiri, atau terdapat hubungan politik yang lebih luas di baliknya?

Pertanyaan itu penting. Namun, jawabannya tidak boleh dibangun hanya berdasarkan spekulasi, kedekatan waktu, atau asumsi mengenai hubungan personal antartokoh. Diperlukan pembacaan berdasarkan kronologi, fakta yang tersedia, kepentingan politik, dan mekanisme konstitusional.

Penyadapan: Persoalan Hukum yang Berpotensi Menjadi Krisis Kepercayaan

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan persoalan serius bagi tata kelola keamanan negara.

Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, penyidik menduga telah terjadi penyadapan tanpa prosedur melalui sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS). Dugaan tersebut mencakup penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.

Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Apabila seluruh dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar penyalahgunaan teknologi atau pelanggaran prosedur kepolisian. Ini menyangkut penggunaan instrumen negara di luar mekanisme hukum yang semestinya.

Pertanyaan yang lebih mendasar kemudian muncul: siapa yang memerintahkan, apa tujuan penyadapan, siapa penerima informasi, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan?

Dalam negara demokrasi, penyadapan hanya dapat dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku. Tidak boleh ada institusi yang menggunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun persaingan politik.

Mengapa Istana Menggunakan Istilah Makar?

Pada 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo prihatin terhadap dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap kepala negara serta sejumlah tokoh.

Prasetyo bahkan menyatakan bahwa perbuatan tersebut mungkin sudah mengarah kepada tindakan makar dan membahayakan keselamatan pimpinan negara.

Pernyataan ini kemudian diperkuat oleh Kepala BIN Muhammad Herindra yang menyebut dugaan penyadapan tersebut sebagai tindakan ilegal yang mengarah kepada makar.

Menteri HAM Natalius Pigai juga menggunakan istilah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara apabila dugaan tersebut terbukti.

Selanjutnya, pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi untuk menyelidiki dugaan makar dan kemungkinan pemufakatan jahat.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang perkara ini tidak semata-mata sebagai pelanggaran internal kepolisian.

Tetapi ada satu hal yang harus ditegaskan: penyadapan ilegal tidak otomatis memenuhi unsur makar. Harus ada pembuktian mengenai perbuatan, tujuan, kesepakatan, serta unsur pidana yang dipersyaratkan oleh hukum.

Karena itu, proses penyidikan harus tetap independen dan tidak boleh mendahului pembuktian di pengadilan.

Syahganda dan Narasi Pengkhianatan Politik

Dimensi politik dari persoalan ini menjadi semakin menarik setelah munculnya pernyataan Syahganda Nainggolan dalam wawancara dengan Rosianna Silalahi di program ROSI.

Syahganda mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa dikhianati oleh pihak-pihak yang sebelumnya telah diberikan kepercayaan.

Ia menggambarkan bahwa persoalan yang dirasakan Presiden bukan semata-mata ketakutan akibat penyadapan, melainkan pertanyaan mengapa kepercayaan yang telah diberikan justru dibalas dengan tindakan yang diduga melanggar hukum.

Dalam penuturannya, Syahganda mengingatkan bahwa Listyo Sigit sebelumnya tetap memperoleh kepercayaan Presiden, termasuk setelah tidak lagi menjabat Kapolri dan mendapatkan penugasan strategis di lingkungan kepresidenan.

Syahganda kemudian mengemukakan perlunya mengevaluasi loyalitas orang-orang di sekitar pemerintahan, termasuk kemungkinan adanya loyalitas ganda dan jaringan politik yang lebih luas.

Ungkapan tersebut membuka ruang diskusi mengenai hubungan antara kekuasaan formal, jaringan informal, dan loyalitas politik.

Dalam politik, hubungan koalisi tidak selalu menjamin kesamaan kepentingan. Seseorang dapat berada dalam satu pemerintahan, tetapi memiliki hubungan, kepentingan, dan orientasi politik yang berbeda.

Namun, kemungkinan tersebut harus ditelusuri berdasarkan bukti. Kedekatan dengan tokoh atau kelompok politik tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan dalam tindakan melawan hukum.

Gibran Mundur: Peristiwa Politik yang Tidak Bisa Dipisahkan dari Konteksnya

Di tengah berkembangnya persoalan penyadapan dan dugaan makar, publik juga dikejutkan oleh kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pada 11 November 2026, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.

Pemberitaan pada 12 November kemudian memuat isi surat Gibran yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dan merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Peristiwa ini mempunyai arti politik yang signifikan.

Gibran bukan hanya Wakil Presiden hasil Pemilu 2024. Ia juga merupakan putra Presiden ke-7 Joko Widodo dan menjadi bagian dari konfigurasi politik yang mengantarkan Prabowo memenangkan kontestasi kepresidenan.

Karena itu, pengunduran dirinya tentu menimbulkan pertanyaan mengenai perubahan hubungan politik antara pemerintahan Prabowo dengan kekuatan-kekuatan yang sebelumnya berada dalam lingkaran pemerintahan Jokowi.

Kedekatan waktu antara pengunduran diri Gibran dan terbukanya kasus penyadapan juga mengundang perhatian.

Tetapi, apakah Gibran mundur karena persoalan penyadapan? Apakah terdapat hubungan antara pengunduran dirinya dengan dugaan pengkhianatan politik yang disampaikan Syahganda?

Sampai saat ini, belum terdapat bukti publik yang cukup untuk memastikan hubungan sebab-akibat tersebut.

Karena itu, pengunduran diri Gibran harus ditempatkan sebagai fakta politik tersendiri yang kemudian dianalisis dalam konteks perubahan konfigurasi pemerintahan.

Membaca Kemungkinan Perubahan Konfigurasi Politik Pasca-Jokowi

Salah satu aspek yang menarik dari rangkaian peristiwa ini adalah kemungkinan terjadinya penataan ulang hubungan kekuasaan pasca-peralihan pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo.

Pemerintahan Prabowo dibangun melalui konfigurasi politik yang melibatkan beragam partai, kelompok kepentingan, dan tokoh dengan latar belakang berbeda.

Dalam konfigurasi seperti itu, kesamaan kepentingan pada saat pembentukan pemerintahan tidak otomatis menjamin kesamaan orientasi politik sepanjang masa pemerintahan.

Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab memastikan seluruh institusi negara bekerja dalam satu kerangka konstitusional. Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Namun, penataan ulang pemerintahan tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan prinsip checks and balances.

Negara hukum tidak boleh mengganti satu bentuk loyalitas personal dengan bentuk loyalitas personal lainnya.

Yang harus diperkuat adalah loyalitas terhadap konstitusi, bukan loyalitas kepada individu.

Ujian bagi Demokrasi dan Supremasi Hukum

Rangkaian peristiwa ini sesungguhnya memberikan ujian terhadap kualitas demokrasi Indonesia.

Ada tiga prinsip yang harus dijaga.

Pertama, supremasi hukum. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang adil.

Kedua, supremasi konstitusi. Pergantian pejabat, pengunduran diri Wakil Presiden, dan pengisian jabatan yang kosong harus mengikuti ketentuan UUD 1945.

Ketiga, pengawasan kekuasaan. DPR, MPR, lembaga peradilan, serta pers harus memastikan bahwa penanganan perkara tidak berubah menjadi instrumen persaingan politik atau pemusatan kekuasaan.

Dalam konteks pengunduran diri Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan yang kosong melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, proses penggantian Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, bukan sekadar kesepakatan antarkelompok politik.

Penutup: Apakah Ini Awal Penataan Ulang Kekuasaan?

Dugaan penyadapan, pernyataan mengenai makar, narasi pengkhianatan politik, dan pengunduran diri Gibran merupakan rangkaian perkembangan yang mempunyai arti penting bagi perjalanan pemerintahan Prabowo.

Ada kemungkinan bahwa berbagai peristiwa tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap struktur keamanan, hubungan politik, dan konfigurasi pemerintahan.

Namun, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh peristiwa itu merupakan satu operasi politik yang terkoordinasi atau memiliki satu aktor pengendali.

Justru di sinilah pentingnya transparansi.

Pemerintah perlu menjelaskan hasil penyidikan, mengungkap dasar tuduhan makar, dan memastikan proses pengunduran diri Wakil Presiden berjalan sesuai konstitusi.

Presiden Prabowo menghadapi tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga kuat secara kelembagaan.

Sebab, sejarah menunjukkan bahwa persoalan terbesar sebuah pemerintahan bukan selalu datang dari oposisi di luar kekuasaan. Persoalan juga dapat muncul ketika mekanisme pengawasan, loyalitas kelembagaan, dan batas kewenangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan sekadar keberlangsungan kekuasaan Presiden, melainkan keselamatan negara, kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan tegaknya konstitusi.

Itulah ukuran sesungguhnya dari sebuah pemerintahan yang kuat dalam negara demokrasi.