Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perubahan geopolitik, persaingan perdagangan internasional, dan percepatan transformasi teknologi, diplomasi ekonomi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan maupun dunia.

Dalam konteks tersebut, kiprah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rangkaian pertemuan ekonomi ASEAN pada 2026 perlu mendapatkan perhatian. Bukan semata-mata karena kehadirannya dalam forum internasional, melainkan karena agenda yang diperjuangkan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu perkembangan penting adalah penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, pada 14 November 2026. Airlangga memimpin delegasi Indonesia dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community Council.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil proses perundingan yang dimulai pada September 2023, ketika Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Setelah melalui proses negosiasi selama sekitar tiga tahun, seluruh negara anggota ASEAN akhirnya mencapai kesepakatan untuk menandatanganinya.

Peristiwa ini memiliki arti strategis karena ekonomi digital telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru yang menentukan daya saing negara-negara di masa depan.

DEFA dan masa depan ekonomi digital ASEAN

ASEAN Digital Economy Framework Agreement bukan sekadar kesepakatan perdagangan biasa. Perjanjian ini dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi digital regional yang lebih terintegrasi.

Cakupannya meliputi perdagangan digital, transaksi elektronik, pengembangan infrastruktur digital, keamanan siber, tata kelola data, inovasi, dan peningkatan partisipasi UMKM.

Bagi Indonesia, kesepakatan ini membuka peluang yang cukup besar. Dengan jumlah penduduk dan potensi pasar domestik yang luas, Indonesia mempunyai modal untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital ASEAN.

Berdasarkan proyeksi yang dikutip pemerintah dari kajian Boston Consulting Group, nilai ekonomi digital ASEAN berpotensi meningkat dari sekitar USD1 triliun menjadi USD2 triliun pada 2030 apabila DEFA dapat diterapkan secara komprehensif.

Namun, peluang tersebut tidak datang tanpa tantangan.

Indonesia harus memastikan bahwa keterbukaan pasar digital tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan teknologi global. Perusahaan nasional, UMKM, tenaga kerja digital, dan pelaku industri teknologi domestik juga harus mendapatkan kesempatan yang seimbang.

Karena itu, implementasi DEFA membutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat kemampuan teknologi nasional, melindungi data masyarakat, menjamin keamanan transaksi, dan menciptakan iklim persaingan yang sehat.

Diplomasi ekonomi dan agenda pertumbuhan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.

Target tersebut merupakan agenda besar yang membutuhkan dukungan kebijakan lintas sektor. Pertumbuhan sebesar itu tidak cukup hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, atau peningkatan investasi secara kuantitatif.

Diperlukan transformasi struktur ekonomi yang lebih mendasar melalui industrialisasi, peningkatan produktivitas, penguatan ekspor, pengembangan teknologi, serta penciptaan lapangan kerja.

Dalam kerangka tersebut, diplomasi ekonomi ASEAN mempunyai hubungan yang erat dengan agenda pembangunan nasional.

Pertama, integrasi perdagangan ASEAN dapat memperluas pasar bagi produk Indonesia.

Kedua, kerja sama investasi dapat membuka peluang masuknya modal, teknologi, dan jaringan produksi internasional.

Ketiga, integrasi ekonomi digital dapat mempercepat modernisasi kegiatan usaha, termasuk UMKM.

Keempat, kerja sama rantai pasok dapat memperkuat ketahanan industri dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pasokan tertentu.

Kelima, kerja sama ketahanan pangan dan energi dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi kawasan.

Dengan demikian, diplomasi ekonomi tidak seharusnya dipandang sebagai kegiatan protokoler atau hubungan antarpejabat. Diplomasi tersebut harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.

Posisi Indonesia dalam integrasi ekonomi ASEAN

Pertemuan ke-58 ASEAN Economic Ministers pada September 2026 di Manila membahas berbagai agenda penting, mulai dari perdagangan, investasi, integrasi pasar, transformasi digital, UMKM, hingga pembangunan berkelanjutan.

Pada 2025, ekonomi ASEAN tumbuh 4,9 persen dan diproyeksikan tumbuh 4,5 persen pada 2026. Perdagangan barang ASEAN mencapai USD4,4 triliun pada 2025, sementara investasi asing langsung mencapai USD245,7 miliar.

Data tersebut memperlihatkan bahwa ASEAN merupakan kawasan dengan potensi ekonomi yang penting di tengah perubahan tatanan perdagangan global.

Bagi Indonesia, tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan besarnya pasar regional untuk memperkuat posisi industri nasional.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia harus mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat ekspor bernilai tambah, dan menarik investasi yang memberikan manfaat langsung kepada perekonomian domestik.

Di sinilah pentingnya keterpaduan antara kebijakan perdagangan, industri, investasi, pendidikan, dan teknologi.

Membaca kondisi ekonomi nasional secara objektif

Kinerja diplomasi ekonomi perlu dibaca bersamaan dengan kondisi perekonomian dalam negeri.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada November 2026 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen pada triwulan III-2026.

Realisasi investasi mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target tahunan. Inflasi tercatat 3,23 persen, cadangan devisa USD146,8 miliar, surplus perdagangan USD3,36 miliar, dan PMI manufaktur berada pada level 54,0.

Angka-angka tersebut menunjukkan sejumlah indikator ekonomi masih berada dalam kondisi ekspansif.

Namun, pertumbuhan 5,47 persen juga memperlihatkan bahwa perjalanan menuju target 8 persen masih membutuhkan kerja keras dan perubahan kebijakan yang lebih produktif.

Pemerintah harus memperhatikan kualitas investasi, daya beli masyarakat, produktivitas industri, penciptaan lapangan kerja, dan kemampuan meningkatkan ekspor.

Keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan angka makro. Pertumbuhan harus dirasakan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, pemerataan kesempatan usaha, dan penguatan daya beli.

Tantangan setelah kesepakatan ditandatangani

Penandatanganan DEFA merupakan tahap penting, tetapi bukan akhir dari pekerjaan.

Masih terdapat pekerjaan besar berupa proses pemberlakuan, penyesuaian regulasi nasional, pembangunan infrastruktur, dan kesiapan dunia usaha.

Pemerintah juga harus memastikan agar UMKM Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi digital regional.

Selain itu, perlu ada penguatan perlindungan data, keamanan siber, pengembangan talenta digital, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Hal serupa berlaku pada kerja sama perdagangan dan investasi. Setiap kesepakatan harus diterjemahkan ke dalam program yang mempunyai target, penanggung jawab, dan ukuran keberhasilan yang jelas.

Tanpa mekanisme implementasi dan evaluasi, berbagai kesepakatan internasional berisiko berhenti sebagai dokumen diplomatik.

Menjembatani diplomasi internasional dengan kepentingan rakyat

Peran Airlangga Hartarto dalam rangkaian diplomasi ekonomi ASEAN memperlihatkan pentingnya koordinasi kebijakan ekonomi nasional dengan perkembangan ekonomi regional.

Penyelesaian agenda DEFA merupakan salah satu hasil konkret yang relevan dengan kebutuhan transformasi ekonomi Indonesia.

Namun, penilaian terhadap hasil kerja tersebut harus tetap proporsional. Kesepakatan internasional merupakan hasil kerja kolektif negara-negara ASEAN, sementara pencapaian ekonomi nasional merupakan hasil kerja berbagai institusi dan pelaku ekonomi.

Karena itu, pekerjaan pemerintah setelah forum ASEAN justru menjadi sangat menentukan.

Presiden Prabowo membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya tinggi, tetapi juga berkualitas, inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Diplomasi ekonomi Airlangga harus diterjemahkan menjadi investasi produktif, peningkatan ekspor, penguatan industri nasional, pertumbuhan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi ekonomi bukan berapa banyak perjanjian yang ditandatangani, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi perekonomian Indonesia.

Indonesia membutuhkan diplomasi yang mampu membuka pasar, kebijakan yang memperkuat produksi, dan kepemimpinan ekonomi yang memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh rakyat.