Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Jumat, 07 Agu 2015 - 21:25:10 WIB
Bagikan Berita ini :

PAN Tolak Usulan Mendagri Terkait Pemberian Sanksi ke Parpol

13Viva-Yoga-eko.JPG
Viva Yoga Mauladi (Sumber foto : Eko S Hilman/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewacanakan partai politik (Parpol) yang tidak mengajukan calon dalam setiap pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus diberikan sanksi oleh pemerintah.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi tak setuju dengan wacana Mendagri tersebut. Menurutnya, akan menjadi kesadaran Parpol itu sendiri, untuk menerima konsekuensi karena tak mengusung kader di Pilkada.

"Kebijakan Parpol untuk mengusung calon di Pilkada sudah menjadi hak Parpol yang taken for granted bagi kehidupan demokrasi. Akan rugi sendiri jika Parpol tidak mengusung calon," ujar Viva Yoga saat dihubungi, Jumat (7/8/2015).

Viva Yoga menjelaskan, hal krusial yang perlu dimasukkan dalam revisi UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada adalah pemilihan secara musyawarah mufakat jika seluruh parpol hanya mengusung satu pasangan calon, tidak voting dan tidak ada calon independen.

"Penggunaan hak dan kewajiban parpol dalam mengusung calon," tandasnya.(yn)

tag: #parpol disanksi  #pan  #mendagri  #calon tunggal  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...