Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 17 Agu 2015 - 13:58:38 WIB
Bagikan Berita ini :

Puan Maharani Layak Direshuffle, Ini Jawaban Sekjend PDIP

99PuanMaharani.jpg
Puan Maharani (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan yang selama ini dinilai kurang. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

"Pak Jokowi melihat agar pemerintahannya bisa efektif ke depan, termasuk masuknya Mas Pramono (Anung) menjadi Sekretaris Kabinet," kata Hasto di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2015).

Namun saat TeropongSenayan menanyakan apakah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang merupakan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu layak direshuffle, Hasto hanya memberikan jawaban normatif.

"Itu urusan Presiden. Yang jelas tidak ada gesekan antara Menko yang ada. Semua fokus bekerja untuk rakyat," ungkapnya.

Sebelumnya, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) beberapa waktu lalu melakukan survei terkait kepuasan terhadap kinerja para menteri di pemerintahan Jokowi-JK.

Salah satu hasil surveinya menyatakan, sebanyak 59,6 persen responden menginginkan Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dari jabatannya, lantaran kinerja putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu mengecewakan.(yn)

tag: #puan maharani  #reshuffle  #sekjend pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...