Zoom
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Rabu, 19 Agu 2015 - 12:18:09 WIB
Bagikan Berita ini :

Jika Jokowi Akui PKI, Sama Saja dengan Membuka Luka Lama

14irgan-chairul-eko-hilman.jpg
Irgan Chairul Mahfiz (Sumber foto : Eko S. Hilman/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfiz mengingatkan pemerintahan Jokowi agar tidak mengakui keberadaan PKI di Indonesia.

"Membuka luka lama akan menambah persoalan baru di tengah kondisi ekonomi yang sedang terpuruk," katanya kepadaTeropongSenayandi Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Lebih lanjut Irgan mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak menggubris keinginan pihak-pihak yang menginginkan PKI bangkit kembali di negeri ini.

"Ya Jokowi harus menghiraukan hal itu, abaikan saja, toh PKI memang berkhianat terhadap bangsa, apalagi ajaran Komunis terlarang di negeri ini," tegasnya.

Saat ditanya apakah pihak yang ingin PKI diakui pemerintah melanggar Konstitusi, Irgan menyatakan bahwa sebatas keinginan merupakan hak setiap orang.

"Ya enggak, itukan haknya untuk menyampaikan pendapat, dan itu sah-sah saja jika ada yang menginginkan hal tersebut,"jelasnya. (iy)

tag: #pki  #bendera pki  #pemerintah  #jokowi minta maaf ke pki  #jokowi  #ppp  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...