Berita
Oleh Ilyas pada hari Jumat, 04 Sep 2015 - 13:26:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Disebut-sebut Ada Muatan Politis di Balik Mutasi Buwas, Apa Respon JK?

13images (1).jpg
JK (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah ada unsur politis dalam penggantian Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Pol Budi Waseso.

"Tidak ada, apa unsur politisnya. Profesionalisme saja," katanya usai memberi pengarahan dalam rapat kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Dia menekankan bahwa mutasi merupakan hal biasa di Polri dan penggantian pejabat Kepala Bareskrim tidak dilakukan karena kinerja Budi Waseso buruk.

"Kejahatan narkoba juga lebih banyak, jadi bagus juga di sana," tambah dia.

Budi Waseso, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim, akan bertukar jabatan denganAnang Iskandar sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Anang akan mengisi jabatan Kabareskrim.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan bahwa sudah ada keputusan presiden tentang pemberhentian Anang Iskandar sebagai Kepala BNN dan pengangkatan Budi Waseso sebagai Kepala BNN. (iy)

tag: #JK  #Budi Waseso  #Kabareskrim  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Akademisi: Proyek Jalan Trans Halmahera Menguntungkan Perusahaan Tambang, Bukan Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 04 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Astuti N Kilwouw menilai proyek pembangunan Jalan Trans Halmahera bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat, melainkan ...
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...