Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 07 Sep 2015 - 11:04:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Ikut PDIP, Hanura Juga Ingin UU MD3 Direvisi

78LogoHanura.jpg
Logo Hanura (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Langkah PDI Perjuangan yang ingin merevisi undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya mereposisi pimpinan dewan mendapat dukungan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di DPR.

"Fraksi Hanura mendukung revisi UU MD3," kata Sekretaris Hanura Dadang Rusdiana kepada TeropongSenayan, Senin (7/9/2015).

Dadang mengaku, sedang menunggu hasil keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas kedatangan Ketua DPR Setya Novanto cs dari Amerika Serikat.

"Ya kita menunggu hasil sidang MKD sehubungan dengan pelanggaran kode etik oleh pimpinan DPR, dalam kasus kehadiran di Donald Trump," kata anggota Komisi X DPR ini.

Kalau terbukti, cetus Dadang, Fraksi Hanura mendesak untuk mengocok ulang pimpinan DPR.

"Ya kocok ulang yang diawali dengan revisi UU MD3 menjadi keharusan," tegasnya.

Dirinya mengungkapkan ada pasal dalam UU MD3 yang harus direvisi jika ingin mengocok ulang pimpinan DPR.

"Karena dulu urusan pemilihan kepemimpinan, pasal mengenai pemilihan pimpinan, terutama dengan sistem paket tetap, harus diubah dulu," pungkasnya.(yn)

tag: #revisi uu md3  #pdip  #hanura  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Dorong Inovasi AI End-to-End dan Penguatan Talenta Digital Unggul di Malang

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Des 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat perannya sebagai penggerak utama ekosistem Artificial Intelligence (AI) nasional melalui inisiatif Telkom AI ...
Berita

Jaksa Geledah Kantor PT HWR dan ESDM Sulut Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kelola Tambang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang PT Hakian Wellem Rumansi ...