Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Selasa, 08 Sep 2015 - 16:01:53 WIB
Bagikan Berita ini :
Gabung ke Pemerintah

LSI: Lebih 30 Persen Publik Melihat PAN Kejar Kepentingan Sendiri

6822108_07211404032015_pan.jpg
PAN (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan bahwa 30,10 persen publik menilai langkah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya untuk mengejar kepentingan sendiri.

"Publik meyakini bahwa berubahnya sikap PAN ini karena ada bergaining politik tertentu. Misalnya karena masuk kabinet atau kepentingan politik-ekonomi," ujar peneliti LSI Rully Akbar di kantornya, Jakarta, Selasa (08/09/2015).

Selain itu, sebesar 15,10 persen publik juga melihat PAN telah menunjukkan tradisi buruk bagi oposisi.

"Jika ada partai yang sebelumnya menyatakan oposisi terus berbelok haluan di tengah perjalanan menjadi partai koalisi pemerintah, maka ini akan merusak tradisi oposisi. Partai politik tak terbiasa dan tak kuat godaan untuk ikut berkuasa," jelasnya.

Tak hanya itu, sikap PAN yang menyatakan dukungan kepada pemerintah telah mengkhianati Koalisi Merah Putih (KMP). Mengingat, KMP terbentuk karena saat Pilpres 2014 mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai Calon Wakil Presiden.

"Sebesar 14,90 persen publik melihat PAN berkhianat terhadap KMP," ungkapnya.

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 4-6 September 2015, dengan menggunakan metode multistage sampling dengan 600 responden dan margin of error sebesar kurang lebih 4,0%.

Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. Selain itu juga menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview. (iy)

tag: #pan  #kih  #kmp  #zulkifli hasan  #lsi  #survei  #pemerintahan jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...