Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Senin, 14 Sep 2015 - 14:18:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Fraksi PAN Tak Setuju Revisi UU MD3

86Viva-Yoga-indra.JPG
Viva Yoga Mauladi (Sumber foto : Indra Kusuma/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Sekretaris Fraksi PAN di DPR Viva Yoga Mauladi menganggap wacana revisi UU MD3 tidak perlu dilakukan.

"Tidak usah lagi merevisi UU MD3. Alasannya pertama, nanti membuat konflik internal DPR, kedua akan terjadi kegaduhan politik dan tidak produktif dan rakyat akan marah pada DPR yang anggap hanya mementingkan kekuasaan belaka. Ketiga, soal AKD (alat kelengkapan dewan) maupun pimpinan DPR dan pimpinan Komisi itu kan sudah sesuai MD3," tandas Viva Yoga Ketua DPP Bapilu PAN di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/09/2015).

Selain itu, wakil ketua Komisi IV DPR ini mengingatkan bahwa UU MD3 juga sudah dipernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait formasi pimpinan DPR dan AKD namun dibatalkan.

"Apa yang mau direvisi, kan dari PDIP sudah lakukan judicial review ke MK bulan Oktober 2014, saat itu kan PDIP berkeinginan bahwa untuk pemilihannya melalui sistem proporsional tidak pakai sistem paket tapi ditolak MK waktu itu. Sekarang masa mau ramai lagi artinya gak usah revisi karena tidak produktif," singkatnya.(yn)

tag: #revisi uu md3  #fraksi pan  #uu md3  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...