JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana mendorong rekan sejawatnya di DPR RI untuk meminta penjelasan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait kebijakannya melakukan pinjaman utang ke China Depelovment Bank (CDB).
"Harus diklarifikasi lebih lanjut oleh komisi VI DPR tingkat rasionalitasnya," ujarnyakepadaTeropongSenayandi Jakarta, Minggu (27/9/2015).
Menurutnya,kebijakan peminjaman tersebut bukan semata dilihat untung atau ruginya tapi lebih kepada perhitungan yang tepat.
"Kalau dipandang feasible atau menguntungkan kenapa tidak. Tetapi kalau dipandang tidak feasibel, bahkan BUMN kemudian menanggung beban yang di luar batas kemampuannya, itu yang mesti ditinjau ulang. Jadi hitungannya harus cermat. Enggak boleh seenaknya," tandasnya.
Menurutnya, tidak tepat juga jika pinjaman tersebut dikait-kaitkan dengan kondisi perekonomian bangsa saat ini.
"Jadi problemnya bukan karena kita berada pada posisi sulit. Tetapi justru hitungan ekonomi yang harus dilakukan. Kalau dengan pinjaman itu mampu meningkatkan kinerja BUMN dalam melaksanakan fungsi sebagai profit centre ya enggak masalah, bahkan bagus. Tetapi kalau hanya menambah beban, ya jangan," ujarnya.
"Utang BUMN walaupun bukan hutang yang ditanggung APBN tetap harus hati-hati karena kalau terjadi pailit ekonomi pada BUMN tentu akhirnya negara yang bertanggung jawab," sambungnya.
Jadi dalam hal ini Komisi VI harus segera minta penjelasan tentang hitungan ekonomi yang dilakukan oleh Rini, kata dia.
Saat ditanya bagaimana pandangannya terkait adanya kritikan bahwa Rini Soemarno kurang transparan dalam melakukan pinjaman utang, Dadang justru mengatakan bahwa hal tersebut merupakan konteks bisnis dan tidak ada masalah.
"Ya kalau BUMN itu memang assetnya kan dipisahkan dari negara. Jadi dia bebas melakukan hubungan bisnis dengansiapapun, termasuk persoalan utang piutang. Jadi yang tepat bukan persoalan transparansinya, tetapi persoalan hitungan efektivitas dari penggunaan utang itu," tandasnya.
"Ya itu beban yang harus ditanggung BUMN. makanya saya katakan feasibleenggak mekanisme utang LN yang dilakukan oleh Rini itu. Kalau enggak rasional, bisa bahaya," pungkasnya. (iy)
