Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Senin, 05 Okt 2015 - 11:58:28 WIB
Bagikan Berita ini :

Fraksi PAN Gagas Pansus Penutupan 243 Kampus, F-PPP Tak Setuju

42kampus-palsu.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Fraksi PAN menggulirkan usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR guna merespons penutupan 243 kampus oleh Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Alasannya, Kemenristekdikti menonaktifkan kampus-kampus tersebut terlalu sporadis dan tidak melakukan konsultasi lebih dulu dengan Komisi X DPR.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Reni Marlinawati menilai, usulan F-PAN itu tidak perlu dilakukan. Ia justru mendukung langkah kementerian itu dengan menutup seluruh kampus yang dianggap tidak memenuhi syarat izin menyelenggarakan pendidikan.

"Tidak ada yang perlu di-Pansus-kan untuk pembahasan. Itu sudah sesuai tugas mereka sebagai pemerintah," kata Reni kepada TeropongSenayan di Gedung DPRRI, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Reni mengatakan, pihaknya sendiri mengapresiasi langkah Kemenristekdikti. Ia justru menilai bahwa penonaktifan 243 kampus itu sudah sesuai dengan harapan komisinya.

"Di Komisi X sendiri tidak ada pembicaraan masalah Pansus. Karena domain perguruan tinggi itu sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi X. Kalau mau dipansuskan apanya yang mau dipansuskan. Karena itu tidak melibatkan komisi-komisi yang lain," tuturnya.

Sebelumnya, Fraksi PAN melakukan konferensi pers di ruang rapat fraksi PAN di DPR merespons penutupan 243 kampus oleh Kemendikti. F-PAN menyatakan secara tegas dirinya akan menggulirkan Pansus di DPR menyikapi kebijakan Kemendikti yang dinilainya sepihak tersebut.(yn)

tag: #fraksi pan  #kemenristek dikti  #kampus ilegal  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...